JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa pemerintah menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19).
PSBB sendiri ditetapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid-19 bersama Kepala Daerah daerah atas dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Namun, masih ada pihak yang tak puas dengan keputusan Kepala Negara yang hanya menerapkan PSBB. Beberapa elemen meminta Jokowi melaksanakan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Mengutip Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
