nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pandemi Corona, Polda Gorontalo Bebaskan Tilang dan Denda Kendaraan Bermotor

Subhan Sabu, Jurnalis · Jum'at 03 April 2020 03:47 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2020 04 03 340 2193307 pandemi-corona-polda-gorontalo-bebaskan-tilang-dan-denda-kendaraan-bermotor-EzTVsBHbD9.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

GORONTALO - Bagi Masyarakat di Provinsi Gorontalo yang memiliki kendaraan bemotor masa berlaku Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sudah habis dan belum bayar pajak, jangan khawatir, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo tidak akan melakukan penindakan tilang.

Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Wahyu Tri Cahyono mengatakan bagi kendaraan yang masa STNK dan pajak telah habis pada tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020 mendapat kelonggaran bebas dari tilang.

Menurut Dia, sebagaimana kebijakan Kakorlantas Polri bahwa mensikapi kondisi bangsa yang sedang menghadapi bencana wabah virus corona atau covid-19, maka telah dikeluarkan kebijakan penundaan pembayaran pajak mulai tgl 29 Februari hingga 29 Mei 2020.

"Jika ada masyarakat yang STNKnya habis masa berlakunya ataupun pajaknya habis, maka selang masa darurat tersebut ditunda pembayarannya. Pembayaran dilakukan setelah tanggal 29 Mei tanpa dikenakan biaya denda," ujar Wahyu kepada Okezone, Kamis (2/4/2020).

Pihaknya sudah meminta kepada seluruh anggota Satuan Lalu Lintas di Polda maupun seluruh Polres di daerah setempat, agar tidak menilang kendaraan yang STNK maupun pajak yang sudah habis masa berlakunya.

"Selama masa darurat tersebut tidak dikenakan tilang. Kebijakan ini sudah berlaku mulai 1 April, tilang hanya ditujukan pada pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, misalnya kebut-kebutan," kata Wahyu.

Baca Juga : Polri Harap Tak Ada Lagi Masyarakat Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Corona

Polda Gorontalo juga memutuskan untuk menutup sejumlah layanan masyarakat, seperti pengurusan SIM, STNK, pembuatan SKCK hingga pembayaran PKB. Penutupan layanan sementara ini dilakukan hingga status tanggap darurat corona di Indonesia selesai.

"Masyarakat bisa mengurus STNK atau pajaknya mati setelah masa darurat corona," pungkas Wahyu.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini