Pemprov Jatim Anggarkan Rp2,3 Triliun untuk Penanganan Pandemi Corona
"Hari ini kita menemukan fenomena baru, mereka yang ada di kepulauan terkonfirmasi mereka tidak bisa menjual ikannya. Ini sebagian mereka tidak masuk DTKS. Lalu di kota ini misalnya ada driver ojol yang tidak masuk DTKS," paparnya.
Kemudian mereka yang mudik, karena semula mereka perantau yang dapat pemasukan harian dari jualan UMKM, namun mereka tidak masuk dalam DTKS. Dalam hitungannya di pedesaan ada 4,73 juta.
Sementara yang masuk DTKS ada 3,73 juta keluarga. Berarti ada satu juta keluarga yang tidak masuk atau di luar DTKS. Lalu di kota ada sekitar 3,8 juta keluarga akan terdampak. Dari jumlah itu yang sudah tercover dari DTKS ada satu juta, dan di luar itu ada 2,8 juta tidak masuk.
"Tentu kita berharap ada support dari kabupaten/kota masing-masing sudah mendapatkan peraturan yang memungkinkan, bahkan yang wajib diikuti oleh bupati/wali kota untuk menyiapkan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran 6 sampai 7 persen, maka akan memberikan bantalan yang kuat bagi penanganan dampak sosial ekonomi Covid-19 di Jatim," tandasnya.
(Rizka Diputra)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
