Tiap Desa Diminta Siapkan Tempat untuk Karantina Pemudik

krjogja.com, · Selasa 14 April 2020 22:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 14 512 2199258 tiap-desa-diminta-siapkan-tempat-untuk-karantina-pemudik-ttt3rSSJ9e.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

PURBALINGGA – Sekuruh Pemerintah Desa (Pemdes) di Purbalingga diminta menyediakan tempat karantina khusus bagi pemudik. Hal tersebut merupakan tindaklanjut instruksi Gubernur Jateng. Tempat karantina tersebut dirancang untuk menampung pemudik atau Orang Dalam Pemantauan atau ODP selama 14 hari.

“Karena masa karantina sampai 14 hari, perlu disiapkan juga fasilitas MCK yang memadai,” tutur Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat memimpin rapat virtual dengan para Camat dan Kepala Desa (Kades) se-Purbalingga di Ruang Rapat Bupati, Selasa (14/04/2020).

Selama 14 hari, pemudik dan ODP akan ditampung di tempat karantina khusus agar virus yang kemungkingan terbawa tidak terlanjur meluas di rumah keluarganya yang ada di kampung. Sementara Kades dan Kepala Kelurahan harus masif memantau pemudik khususnya dari kota besar zona merah atau episentrum sebaran Covid-19.

Tiwi menegaskan, Dana Desa (DD) saat ini bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Antara lain untuk pembentukan posko gugus tugas, belanja disinfektan, dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sampai saat ini baru 150 desa yang sudah mengajukan pertanyaan pencairan dana desa. BUMDES juga bisa turut diberdayakan guna ikut mendukung pencegahan Covid-19.

“Nilai indek JPS nantinya akan disamakan sehingga tidak ada konflik dibawah,” ujarnya.

Baca Juga : Buka Data Jumlah ODP, Pemerintah Minta Mereka Patuhi Isolasi Diri

Hingga hari ini, tercatat 6 pasien positif Covid-19 di Purbalingga. Tidak kurang dari 38 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dinyatakan negatif dan sudah dipulangkan ke rumah masing-masing. Sedangkan jumlah PDP yang dirawat masih 34 orang di Rumah Sakit.

Purbalingga sudah menetapkan status bencana non alam dari Siaga Darurat ke Tanggap Darurat Covid-19. Oleh karenanya biaya perawatan pasien ditanggung Pemerintah.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini