Fraksi Golkar DPRD DKI Tolak Penyetopan Operasional KRL saat PSBB
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan menolak rencana penyetopan operasional kereta rel listrik (KRL) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di kawasan Jakarta. Sebab, angkutan massal itu kemungkinan masih dibutuhkan pekerja yang perusahaannya masih diizinkan buka saat masa PSBB.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10 dijelaskan hanya ada 11 sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama PSBB.
Sebelas sektor itu adalah kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan kebutuhan sehari-hari.
"Ya jangan juga (disetop), cuma dibatasi aja frekuensinya, setiap gerbong ini diperhatikan, diawasi mereka, duduk jarak," kata Judistira, Kamis (16/4/2020).
Baca Juga: Wacana Pengentian Sementara KRL, DPR: Harus Ada Transportasi Pengganti
Menurut dia, yang terpenting kini seluruh pemerintah daerah menggiatkan imbauan atau anjuran kepada masyarakat agar tak bepergian bila tidak ada sesuatu yang sifatnya mendesak. Sehingga, bisa menekan angka kepadatan penumpang di KRL.
"Saya pikir mari kita suarakan imbauan lebih keras lagi kepada masyarakat, baik di daerah penyangga dan di Jakarta untuk tidak berpergian jika tidak ada hal yang esensial. Ini kan untuk kesehatan mereka sendiri maupun untuk Kesehatan keluarga juga dan sekitarnya, paling tidak kita membantu lah," katanya.
Sebelumnya, VP Corporate Communications PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Anne Purba menyatakan penghentian sementara operasional KRL commuter line Jabodetabek untuk mendukung PSBB dalam mencegah virus corona masih perlu menunggu keputusan lebih lanjut.
"KCI juga telah mengetahui usulan lima kepala daerah di wilayah Bodebek untuk menghentikan sementara operasional KRL. Sampai saat ini pembahasan usulan tersebut masih dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT KAI, dan PT KCI," ungkap Anne dalam keterangannya, hari ini.
(Arief Setyadi )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
