Dilema Mudik Lebaran 2020, Diimbau Bukan Dilarang
Kebijakan memperbolehkan mudik berati pemerintah tidak sungguh-sungguh mencegah wabah corona. Pemerintah terkesan membiarkan orang mudik, meski diimbau untuk tetap di rumah saat lebaran.
Trubus mengingatkan, daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Daerah juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM), alat pelindung diri (APD), rapid test (tes cepat) dan lainnya.
"Untuk memenuhi ketiga elemen itu, anggaran desa sangat terbatas. Pemerintah daerah itu anggara pendapatan belanja daerah (APBD) habis untuk birokrasi," papar Trubus.
Seandainya animo masyarakat untuk mudik tetap tinggi, sama artinya pemerintah membiarkan orang mudik yang penuh risiko penularan. Pemerintah secara tidak langsung membiarkan masyarakat tertular virus corona.
Sejauh ini, apa yang disampaikan pemerintah hanya sebatas instruksi, maklumat atau pengumuman. Semua upaya Itu bukan norma hukum karena tidak ada sanksi mengikat. "Bila ada aturan mengikat, daerah juga siap. Misal, kalau ada yang mudik dilarang langsung ke rumah, melainkan dikarantina selama 14 hari dulu," tuturnya.
Butuh Kesadaran Masyarakat
Kepala Korlantas Polri, Irjen Istiono mengungkapkan, kemungkinan besar akan terjadi penurunan arus mudik lebaran tahun ini sekira 15 persen dibanding tahun lalu. Angka mudik tahun lalu mencapai sekira 19.5 juta orang.
Penurunan jumlah pemudik merupakan bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap pentingnya kesehatan. Pasalya, pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dangat membahayakan di tengah wabah corona saat ini.
