Pimpinan Separatis Khalifa Haftar Ambil Alih Kekuasaan di Libya Timur

Rahman Asmardika, Okezone · Selasa 28 April 2020 14:57 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 28 18 2206140 pimpinan-separatis-khalifa-haftar-ambil-alih-kekuasaan-di-libya-timur-sUmYrBbXQA.jpg Jenderal Khalifa Haftar. (Foto: Reuters)

TUNIS - Pemimpin militer Libya yang berbasis di timur, Khalifa Haftar pada Senin (27/4/2020) mengatakan bahwa Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpinnya telah menerima "mandat rakyat" untuk memerintah negara itu. Langkah itu secara jelas menyingkirkan otoritas sipil yang sebelumnya secara nominal memerintah Libya timur.

Haftar, yang melancarkan perang setahun lalu untuk merebut Ibu Kota Tripoli dan bagian lain Libya barat laut, sudah dipahami secara luas untuk mengendalikan pemerintahan paralel yang memerintah di timur.

Pada pidato singkat yang disiarkan di televisi pada Senin, dia tidak menguraikan seperti apa bentuk struktur kekuasaan baru akan mengambil dan masih belum jelas apa konsekuensi politik yang lebih luas dari tindakan itu.

Libya telah terpecah sejak 2014 antara daerah-daerah yang dikendalikan oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional di Tripoli dan barat laut, dan wilayah yang dipegang oleh pasukan berbasis di timur di Benghazi.

"Kami mengumumkan bahwa perintah umum adalah menjawab kehendak rakyat, meskipun beban berat dan banyak kewajiban dan ukuran tanggung jawab, dan kami akan tunduk pada keinginan rakyat," katanya sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (28/4/2020).

Meskipun LNA tahun lalu telah bergerak maju ke pinggiran selatan Tripoli, dan telah sering membombardir ibu kota, pasukan itu kehilangan wilayah yang direbut pasukan pro-GNA selama pertempuran bulan ini.

Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab, Mesir dan Rusia. Sementara GNA didukung oleh Turki.

Meskipun Haftar telah lama menjadi penguasa de facto Libya timur, kekuasaan secara nominal dipegang oleh pemerintahan sipil. Benghazi adalah rumah bagi lembaga negara paralel, serta parlemen nasional.

GNA berada di bawah Dewan Presidensi beranggotakan tiga orang, yang didirikan pada 2015 dalam perjanjian politik yang bertujuan mengakhiri kekacauan dan perpecahan yang telah berlangsung sejak pemberontakan 2011 yang menggulingkan Muammar Gaddafi.

Pekan lalu Haftar mengatakan bahwa perjanjian itu telah gagal.

Mohammed Ali Abdallah, seorang penasihat GNA mengatakan, dalam sebuah pernyataan: "Haftar sekali lagi mengungkap niat otoriternya ke dunia. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan penghinaannya atas solusi politik dan demokrasi di Libya".

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini