TUNIS - Pemimpin militer Libya yang berbasis di timur, Khalifa Haftar pada Senin (27/4/2020) mengatakan bahwa Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpinnya telah menerima "mandat rakyat" untuk memerintah negara itu. Langkah itu secara jelas menyingkirkan otoritas sipil yang sebelumnya secara nominal memerintah Libya timur.
Haftar, yang melancarkan perang setahun lalu untuk merebut Ibu Kota Tripoli dan bagian lain Libya barat laut, sudah dipahami secara luas untuk mengendalikan pemerintahan paralel yang memerintah di timur.
Pada pidato singkat yang disiarkan di televisi pada Senin, dia tidak menguraikan seperti apa bentuk struktur kekuasaan baru akan mengambil dan masih belum jelas apa konsekuensi politik yang lebih luas dari tindakan itu.
Libya telah terpecah sejak 2014 antara daerah-daerah yang dikendalikan oleh Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional di Tripoli dan barat laut, dan wilayah yang dipegang oleh pasukan berbasis di timur di Benghazi.
"Kami mengumumkan bahwa perintah umum adalah menjawab kehendak rakyat, meskipun beban berat dan banyak kewajiban dan ukuran tanggung jawab, dan kami akan tunduk pada keinginan rakyat," katanya sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (28/4/2020).
Meskipun LNA tahun lalu telah bergerak maju ke pinggiran selatan Tripoli, dan telah sering membombardir ibu kota, pasukan itu kehilangan wilayah yang direbut pasukan pro-GNA selama pertempuran bulan ini.
Haftar didukung oleh Uni Emirat Arab, Mesir dan Rusia. Sementara GNA didukung oleh Turki.
Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP
