Bupati Tak Jadi Mengajukan Draf, PSBB Malang Raya Terancam Batal

Avirista Midaada, Okezone · Rabu 06 Mei 2020 15:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 06 519 2210144 bupati-tak-jadi-mengajukan-draf-psbb-malang-raya-terancam-batal-Wt5KdSXDGe.jpg Penerapan PSBB di Tangsel. (Ilustrasi, Foto : Okezone.com/Heru Haryono)

MALANG – Kabupaten Malang dipastikan tak jadi mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Hal ini membuat keputusan PSBB di wiayah Malang raya terancam tak terealisasi.

Bupati Malang, HM Sanusi mengatakan, bila kasus corona di Kabupaten Malang cenderung tak meningkat drastis atau bahkan beberapa bahkan sembuh, dipastikan dirinya tak mengajukan PSBB. Keputusan itu diambilnya setelah melihat kondisi masyarakatnya yang dikhawatirkan adanya PSBB membuat timbulnya dinamika sosial dan ekonomi.

“Kalau PSBB banyak dampak sosial maupun ekonomi akan bergejolak di masyarakat, cuma bantuan masih kita berikan,” ujar Sanusi ditemui media di Pendopo Kabupaten Malang, pada Rabu (6/5/2020) siang.

Menurut Sanusi, banyak penduduk di Malang membuatnya tak mengambil langkah pengajuan PSBB sebagaimana kesepakatan awal pada rapat koordinasi tiga kepala daerah dengan perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Selasa pekan lalu.

Polwan Berikan Imbauan kepada Pengguna Jalan Terkait PSBB

“Ya ini kan makanya saya lebih banyak memikirkan dampak sosial dan dampak ekonomi di kabupaten lebih banyak penduduknya ada 3 juta. Kalau Kota Malang dan Batu sedikit penduduknya, wilayah saya itu kan terluas 33 kecamtan hampir 390 desa, luasnya mulai Lumajang sampai Kediri dampak sosialnya gimana,” ujarnya.

Namun, bila Kota Malang yang telah mengajukan draf PSBB diterima pusat, ia menghormati itu dan akan mengevaluasi kembali.

“Itu kan kebijakan pusat kita lihat dulu. Jika (Kota) Malang mengajukan kalau diterima ya berikutnya kita evaluasi, kalau ternyata perkembangannya tidak ada (pasien positif corona) sudah diturunkan tidak perlu PSBB, saya yakin tidak perlu,” tuturnya.

Ia lebih memilih opsi menggiatkan lagi pembatasan fisik atau physical distancing dan penanganan secara medis bagi pasien-pasien positif corona.

“Kalau ini physical distancing (pembatasan fisik) itu positif atau lebih efektif, kita tidak akan PSBB untuk (Kabupaten) Malang, saya sekarang ini lebih membentuk rumah sakit darurat covid itu di rusunawa,” ujarnya.

Sebagai informasi, pada Selasa 28 April 2020 di Kantor Bakorwil III Malang, sebenarnya tiga kepala daerah yakni Bupati Malang HM Sanusi, Wali Kota Malang Sutiaji, dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko telah menyepakati adanya PSBB di Malang Raya.


Baca Juga : Dua Daerah di Malang Raya Belum Kirimkan Draf PSBB ke Pemprov Jatim

Bahkan kesepakatan itu telah disetujui perwakilan Pemprov Jatim yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Benny Sampirwoto.

Namun, dengan menolaknya Kabupaten Malang keputusan PSBB Malang Raya dipastikan tak akan terealisasikan. Sejauh ini baru Kota Malang yang resmi mengajukan PSBB ke Gubernur Jawa Timur, sementara Kota Batu belum jelas apakah akan mengajukan atau tidak.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini