Daerah Tak Bergeming Akan Pelonggaran Transportasi Umum

Avirista Midaada, Okezone · Kamis 07 Mei 2020 22:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 07 519 2210730 daerah-tak-bergeming-akan-pelonggaran-transportasi-umum-tcMpAY4tpK.jpeg Ilustrasi (Dok. Okezone)

SURABAYA – Menteri Perhubungan (Menhub) menjelaskan bahwa akan membuka transportasi umum untuk golongan masyarakat tertentu.

Pembukaan transportasi itu dikhawatirkan akan membuat upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sia-sia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa, memastikan kelonggaran transportasi hanya diberlakukan untuk urusan kedinasan dan bisnis. Ia juga memastikan masyarakat tetap tak boleh mudik dan tetap menjalani protokol PSBB yang sudah ditetapkan di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo.

“Kalau urusan perdagangan, tapi ternyata tidak terasosiasi dalam sebuah lembaga atau perusahaan, maka harus ada surat keterangan dari kepala desa atau lurah,” tegas Khofifah pada Rabu 6 Mei 2020 kemarin.

PSBB di Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik sendiri membuat pembatasan transportasi umum di tiga daerah tersebut diberlakukan.

Di Terminal Purabaya Sidoarjo, dimana terminal bus terbesar di Jawa Timur sudah tutup sejak Senin malam pasca adanya penerapan PSBB pada Selasa pagi.

Kepala Terminal Purabaya Imam Hidayat mengakui bila penerapan PSBB hari pertama membuat keberangkatan bus AKDP dan AKAP tidak diperbolehkan. Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Perhubugan (Permenhub) Nomor 25 tahun 2020.

"Kalau PSBB di Terminal Purabaya itu hanya bus jalur AKAP AKDP saja nggak jalan. Kalau yang lain bus kota tetap jalan. Sesuai permen 25 sama surat dari dishub provinsi itu AKAP AKDP. Sementara untuk menanggulangi virus ini jangan sampai menjalar itu AKAP - AKDP tidak dibolehkan operasi sementara," papar Imam Hidayat.

Selain terminal, akses Bandara Internasional Juanda pun ditutup, tak cukup di sana stasiun juga membatasi akses bagi penumpang.

Adanya PSBB di Surabaya raya diakui sejumlah pemilik bus memilih tak beroperasi. Manajer Operasional PT Harapan Jaya Prima Iwan Sugiono mengungkapkan memilih tak mengoperasikan bus Harapan Jaya yang biasa melayani rute dari dan ke Surabaya.

“Sesuai instruksi dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, kami untuk sementara menghentikan operasional semua bis ke arah Surabaya, mulai tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020, sampai pemberitahuan lebih lanjut,” jelas Iwan Sugiono.

Sedangkan di stasiun di wilayah DAOP 8 Surabaya, hanya kereta api lokal yang masih berjalan itupun dengan pembatasan perjalanan.

“Kalau dalam kondisi normal terdapat 46 perjalanan kereta api lokal di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya, saat ini tinggal 16 perjalanan dari DAOP 8 Surabaya, kalau yang jarak jauh sudah semua dibatalkan,” ujar Suprapto, Manager Humas PT KAI DAOP 8 Surabaya.

Namun, pihaknya tetap memberlakukan protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak di gerbong kereta api dan di stasiun, serta mengurangi kapasitas penumpang 50 persen.

Perlu Ketegasan Aturan

Pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai perlu adanya langkah tegas untuk mencegah penyebaran corona semakin meluas. Langkah pelarangan mudik, pembatasan akses transportasi umum, dan peneraban PSBB cukup bisa dijadikan acuan, meski terkesan terlambat diambil pemerintah.

“Ini sudah terlambat kebijakannya diambil, tapi untuk kemaslahatan langkah preventif itu harus diambil. Saya kira aturan itu (pelarangan mudik, pembatasan mudik, dan PSBB) hanya menguatkan yang sudah dilakukan pemerintah, mulai bekerja dan sekolah di rumah, pembatasan sosial, hingga physical distancing,” ujar dosen Jurusan Administrasi Publik UB ini.

“Peraturan juga harus ditegakkan konsisten supaya tidak bertambah, ada time line (pembatasan waktu) misalnya dari tanggal sekian sampai sekian mohon masyarakat dipatuhi, jangan kok tidak ada batasan,” tambah Andhyka.

Namun harus diakui ada beberapa sektor yang bergantung dengan mobilitas yang tinggi salah satunya sektor ekonomi logistik. Hal ini yang dirasa pemerintah perlu memberikan pengecualian.

Sedangkan Pakar Virus Universitas Brawijaya dr. Andre William Tulle menyebut bila masyarakat patuh terhadap aturan sebenarnya angka positif corona bisa ditekan.

“Kalau betul – betul patuh dan dilaksanakan, sebetulnya cukup efektif. Contoh sederhana saja, sudah dianjurkan pakai masker, tapi di jalan – jalan masih banyak orang yang tidak pakai masker,” tuturnya.

Pembatasan transportasi umum inilah yang dikeluhkan beberapa orang, belum lagi adanya penerapan jam malam membuat masyarakat yang mengandalkan transportasi umum tak bisa leluasa bergerak.

“Kalau saya biasanya memanfaatkan kereta api masih bisa beroperasi, tapi kalau tiba di Surabaya di atas jam 21.00 susah karena banyak jalan ditutup,” tutur Wisnu Pramudji seorang pengguna kereta api.

Ia berharap meskipun adanya PSBB yang berimbas pada pembatasan transportasi publik, tak membuat penerapan jam malam dilakukan.

“Percuma saja kalau transportasi publik misalnya ada yang beroperasi dengan pengecualian, tapi jalan akses utamanya masuk kota ditutup,” tukasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini