Ketua Komisi III DPR: Asimilasi Narapidana Harus Diawasi Ketat
JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meminta Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen Pas) yang baru saja menjabat, Reinhard Saut Poltak Silitonga agar betul-betul mengevaluasi kriteria narapidana yang dikeluarkan lewat program asimilasi ini dan meningkatkan pengawasan.
Hal tersebut disampaikan oleh Herman saat rapat dengar pendapat virtual antara Komisi III DPR dengan Dirjen Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga, Senin (11/5/2020).
"Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat," ujar Herman.
Dia tak memungkiri jika menaruh ekspektasi besar kepada Reinhard dalam menjalankan tugasnya sebagai Dirjen Pas dengan baik. Apalagi, mempunyai latar belakang aparat penegak hukum dari kepolisian.
“Sebagai Dirjen Lapas pertama yang memiliki latar belakang sebagai penegak hukum, Komisi III tentunya memiliki ekspektasi besar terhadap kinerja Anda ke depan. Kami akan menunggu gebrakan dan inovasi dari saudara,” beber Herman.
Dilanjutkan Herman, guna mengawasi program asmilasi ini diharapkan petugas di Balai Pemasyarakat (Bapas) dapat melakukan pengawasan ketat dan berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda)
"Petugas Balai Pemasyarakatan juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan ini, Bapas harus meminta bantuan dan bekerjasama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya, begitu juga dengan jajaran forkopimda," terang dia.
Di sisi lain, terkait kebijakan pengeluaran narapidana atau tahanan, Herman berharap masyarakat tidak langsung menunjuk narapidana asimilasi sebagai penyebab semua kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini.
