Share

Ketua DPRD Banten Buka Suara Mengenai Interpelasi Kasus Bank Banten

Yaomi Suhayatmi, · Rabu 13 Mei 2020 19:49 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 13 340 2213660 ketua-dprd-banten-buka-suara-mengenai-interpelasi-kasus-bank-banten-iXwCOB85U4.jpg Ilustrasi (Foto : Shutterstock)

BANTEN - Kebijakan Gubernur Banten Wahidin Halim memindahkan Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) dari Bank Banten ke BJB tanpa berkonsultasi dengan DPRD mencuatkan wacana akan digunakannya hak interpelasi. Bahkan di awal kebijakan tersebut, beragam tudingan sengit dilancarkan sejumlah anggota DPRD sebagai bentuk penolakan atas langkah gubernur yang dinilai gegabah mengalihkan aset daerah ke bank milik pemerintah provinsi lain.

Namun hampir satu bulan berjalan penggunaan hak interpelasi ‘Hak Bertanya’ tersebut tak kunjung dilakukan, sehingga memunculkan keraguan di sejumlah masyarakat atas fungsi pengawasan yang dimiliki badan legislatif. Menanggapi hal itu, Andra Soni kepada Okezone menjelaskan ikhwal interpelasi yang tidak digunakan terhadap Gubernur Wahidin Halim.

“Karena usul interpelasi disyaratkan adanya usulan dari minimal 15 anggota dari minimal 2 unsur fraksi sebelum dimintakan persetujuan 50 persen plus 1 anggota dalam pripurna persetujuan interpelasi,” jelasnya.

Selain belum memenuhi syarat, sambung Andra, interpelasi tidak dilakukan saat ini karena gubernur juga sudah memenuhi undangan dari DPRD untuk menjelaskan secara lisan mengenai keputusannya tersebut pada 27 April lalu.

“DPRD mengundang gubernur dan wakil gubernur dalam forum rapat konsultasi pimpinan DPRD yang juga dihadiri pimpinan 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada di DPRD Banten untuk mendengar penjelasan gubernur terkait dengan kebijakan yang beliau buat,” jelas Andra.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan Gubernur Wahidin Halim usai menjalani rapat dengan DPRD kepada media, "Saya sudah sampaikan ke berbagai pihak untuk menyelamatkan Bank Banten ini dan semua telah difasilitasi oleh OJK, Pembahasan mencakup manajemen dan komposisi saham, OJK memberikan kesempatan selama tiga bulan " ungkapnya.

Selain itu gubernur juga menjelaskan bahwa ia juga sudah berusaha untuk mempertankan Bank Banten, namun pengalihan rekening dari Bank Banten ke BJB saat ini menjadi pilihan tepat karena operasional Bank Banten membutuhkan suntikan dana yang tidak sedikit, “Pemerintah Provinsi Banten dari awal berupaya mempertahankan Bank Banten, Kalau suntikan dana APBD, kita harus siapkan dana Rp 2,8 triliun," jelasnya seperti dikutip dari siaran pers tertulis gubernur.

Dari hasil rapat yang digelar secara terututp tersebut DPRD mengeluarkan rekomendasi agar gubernur melakukan upaya penyelamatan terhadap Bank Banten yang menjadi kebanggaan warga Banten.

“Kami meminta gubernur untuk menyelamatkan Bank Banten yang merupakan bank kebanggaan daerah. Meminta gubernur untuk memperbaiki pengelolaan dan kemudian juga merekomendasikan untuk menjadi Bank Banten Syariah,” jelasnya.

Dengan penjelasan lisan gubernur tersebut kemudian DPRD memandang tidak perlu diadakan interpelasi. Sedangkan menyikapi gejolak di masyarakat yang terus berlangsung bahkan ada diantaranya M Ojat Sudrajat warga Lebak Rangkasbitung yang akan menempuh jalur hukum dengan menggugat gubernur ke PTUN, Andra Soni berpendapat hal itu merupakan hak masyarakat yang telah dijamin oleh undang-undang.

Baca Juga : JK: Indonesia Harus Punya Kontribusi Saintis Tangani Corona!

“Masyarakat dapat menguji keputusan gubernur di kolom yang tersedia yakni pengadilan tata usaha negara, merupkan hak rakyat yang dijamin konstitusi, DPRD akan mendukung sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya,” jelasnya.

Lebih lanjut politisi partai Gerindra ini berharap gubernur lebih proaktif menjelaskan mengenai kebijakannya yang sudah ia ambil tersebut kepada masyarakat dan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini