Venezuela Ajukan Klaim untuk Emas Senilai Rp15 Triliun di Bank Inggris

Rahman Asmardika, Okezone · Rabu 20 Mei 2020 17:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 20 18 2217188 venezuela-ajukan-klaim-untuk-emas-senilai-rp15-triliun-di-bank-inggris-awlqvewlK2.jpg Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (Foto: EPA)

CARACAS - Bank Sentral Venezuela telah meluncurkan klaim hukum untuk mencoba dan memaksa Bank Inggris untuk melepaskan emas senilai €930m (sekira Rp15 triliun)) miliknya. Venezuela, yang telah dijatuhi sanksi Amerika Serikat (AS), mengatakan ingin menggunakan nilai emas itu untuk mengatasi virus corona.

Proses yang berjalan mengikuti permintaan yang dibuat beberapa minggu yang lalu itu, meminta nilai emas tersebut untuk ditransfer ke PBB.

Dokumen hukum mengatakan bank menginginkan transfer yang dilakukan "sebagai hal yang mendesak" untuk membeli persediaan seperti makanan dan obat-obatan.

Venezuela sejauh ini melaporkan 618 kasus virus corona dan 10 kematian.

Ekonomi Venezuela telah ambruk di bawah kepemimpinan Presiden Nicolás Maduro. Jutaan orang telah meninggalkan negara itu dalam beberapa tahun terakhir dan kekurangan kebutuhan pokok telah menyebar luas.

Menjual cadangan emas telah menjadi jalur kehidupan ekonomi bagi pemerintah Maduro, yang berada di bawah sanksi internasional yang ketat.

Klaim hukum itu diajukan di pengadilan London pada 14 Mei.

Bank Sentral Venezuela mengatakan ingin dana ditransfer ke Program Pembangunan PBB (UNDP) untuk mengelola pembelian pasokan seperti peralatan medis.

"Dengan nyawa dipertaruhkan, sekarang bukan saatnya untuk mencoba mencetak poin politik," kata Sarosh Zaiwalla, seorang pengacara yang berbasis di London yang mewakili bank sentral dalam sebuah pernyataan yang dilansir BBC, Rabu (20/5/2020).

Dalam pernyataan yang diterima BBC via surel, PBB mengatakan hanya bahwa pihaknya telah didekati oleh bank Venezuela untuk mengeksplorasi mekanisme seperti itu. Sementara Bank Inggris, yang bertindak sebagai penjaga emas untuk sejumlah negara berkembang, menolak berkomentar ketika ditanya tentang kasus tersebut oleh kantor berita Reuters.

Perselisihan hukum muncul di tengah kekhawatiran tentang kemampuan sistem perawatan kesehatan berusia Venezuela untuk menangani wabah virus corona yang parah.

Negara ini telah berada di bawah tindakan karantina sejak Maret, ketika Maduro mengumumkan keadaan darurat.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini