DPRD DKI Minta Pemprov Kaji Secara Matang Rencana Penerapan New Normal
JAKARTA – Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Pemprov DKI untuk mengkaji secara matang rencana penerapan new normal di wilayah Ibu Kota. Ketika suatu daerah ingin menjalankan new normal di tengah pandemi Covid-19, ada tiga indikator yang harus dilalui.
Ketiganya adalah indikator penularan berdasarkan angka reproduksi efektif, sistem kesehatan, serta kapasitas pengujian tes Covid-19 terhadap masyarakat.
“Pemda DKI harus benar-benar memastikan kesiapan daerahnya berdasarkan ketiga indikator yang bersumber dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO,” kata Mujiyono dalam keterangan tertulis kepada Okezone, Rabu (27/5/2020).
Ia menjelaskan, indikator pertama, angka reproduksi efektif (Rt) harus kurang dari 1. Di mana kini, Jakarta memperoleh angka rata-rata Rt sebesar 0,98783. Meski demikian, ia meminta Pemda DKI benar-benar transparan dan akuntabel dalam mengukur Rt di lapangan.
“Termasuk menjelaskan bagaimana memperoleh data, bagaimana melakukan pengukuran, dan sebagainya sehingga datanya dapat diterima dan dipertanggunjawabkan secara ilmiah. Apalagi, tim dari Eijkman Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) di laman berita The Conversation menjelaskan bahwa Indonesia masih belum memiliki kurva harian epidemiologis pandemi Covid-19,” ujarnya.
Menurut dia, terkait indikator sistem kesehatan, Pemprov DKI merupakan daerah yang memiliki rasio tempat tidur rumah sakit per penduduk yang lebih tinggi dari provinsi lain, yakni sebesar 2,33 tempat tidur per 1.000 penduduk.
"Namun, DKI Jakarta perlu memperbesar lagi kapasitas sistem kesehatan ini, terutama terkait dengan Ruang ICU, perlengkapan dan peralatan medis (Ventilator, APD, dan sebagainya), serta tenaga medis. Saya sarankan agar Pemda melakukan refocusing anggaran untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan ini," ujarnya.
Selanjutnya indikator ketiga, yakni kapasitas pengujian tes Covid-19 terhadap masyarakat, kata Politikus Partai Demokrat itu , Pemda DKI Jakarta telah memeriksa secara akumulatif 130.912 sampel dengan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19.
“Artinya, rasio tes per 1 juta penduduk di Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 12.069. Ini akan makin bertambah besar, karena Pemprov DKI telah membangun laboratorium satelit COVID-19 di RSUD Pasar Minggu yang sudah beroperasi sejak 9 April 2020, untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode PCR,” kata dia.
Mujiyono mengimbau agar penerapan Pergub Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, dilaksanakan secara ketat dan tegas.
“Pada prinsipnya tidak keberatan untuk melonggarkan PSBB agar perekonomian bisa bergerak kembali. Namun, jangan sampai alasan ekonomi mengalahkan pertimbangan kesehatan, mengingat akar dari krisis ekonomi ini adalah krisis kesehatan,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut pihaknya belum memutuskan untuk kembali membuka mal saat penerapan PSBB tahap ketiga berakhir, yaitu 5 Juni 2020 mendatang. Pembukaan mal tersebut tampaknya menjadi awal baru atau new normal yang akan diterapkan Pemerintah, demi menggerakan roda ekonomi akibat pandemi.
Ia menegaskan, bila ada pihak yang mengklaim bahwa Pemprov DKI sudah mengizinkan operasional pusat perbelanjaan, itu hanya bualan belaka. Pasalnya, hingga kini belum ada aturan yang melonggarkan aktivitas mal kembali dibuka.
"Kalau saat ini ada yang mengatakan mall akan buka tanggal 5 Juni, mal buka tanggal 7, itu imajinasi. Itu fiksi karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri," kata Anies saat meninjau pos pembatasan mobilitas orang ke Jakarta di KM 47 Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, kemarin.
(Fetra Hariandja)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
