Pemerintah Tak Bisa Paksakan Penerapan New Normal di Pesantren
JAKARTA - Pemerintah diminta mempertimbangkan dan mengkaji ulang rencana penerapan new normal di lingkungan pondok pesantren, di tengah masih tingginya persebaran virus corona (Covid-19) saat ini. Apalagi jika memang tidak siap dengan konsekuensinya, terutama jaga jarak (social/physical distancing) semakin sulit diwujudkan.
Rabithah Ma'ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI-PBNU) atau Asosiasi Pesantren Indonesia meminta pemerintah hati-hati menyiapkan kondisi new normal di lingkungan pondok pesantren.
Ketua Pengurus Pusat RMI-PBNU Abdul Ghofarozzin mengatakan, keadaan demikian seharusnya membuat pemerintah tetap waspada dan memastikan aturan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat berjalan secara efektif.
"Namun, justru yang dirasakan adalah pelonggaran terhadap PSBB dan pemerintah akan segera melaksanakan New Normal atau kelaziman baru. Hal ini sangat berisiko bagi makin luas dan besarnya persebaran Covid-19, termasuk dalam lembaga pendidikan," ujar Abdul Ghofarozzin.
Terhadap Pesantren, Ghofarozzin menilai pemerintah belum memiliki perhatian dan kebijakan khusus untuk menangani Corona. Namun, tiba-tiba pemerintah mendorong agak terlaksana New Normal dalam kehidupan pesantren.
