Proyek SDN O2 Mojorejo Rp3 Miliar Berpotensi Masuk Pidana Korupsi

Arif Wahyu Efendi, iNews · Selasa 16 Juni 2020 11:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 16 519 2230808 proyek-sdn-o2-mojorejo-rp3-miliar-berpotensi-masuk-pidana-korupsi-AQp2luZL0b.jpg SDN 02 Mojorejo (Foto: Arif Wahyu Efendi)

MADIUN - Proyek Rehabilitasi SDN 02 Mojorejo Tahap II dengan pagu Rp3 miliar berpotensi masuk ranah tindak pidana korupsi. Dugaan perbuatan melawan hukum dapat dilihat dari ketidak patuhan sejumlah pihak dalam melaksanakan sebuah pekerjaan yang diatur dalam undang-undang.

Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Merdeka Madiun Mudji Raharjo melalui sambungan telepon Selasa (16/6/2020).

Menurutnya, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 64 Tahun 2019 jelas menyatakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2019 tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, dalam Pengadaan Barang dan Jasa aturan yang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menjadikan Putusan MA itu sebagai acuan.

"Kalau Mahkamah Agung sudah mengeluarkan aturan, menurut azas hukum, azas lho ya, itu adalah hukum yang terbaru. Jadi, harusnya putusan Mahkamah Agung itu yang dipakai pegangan Pemerintah Daerah, bukan Permen. Itu kalau ada warga yang usil bisa masuk (lapor) dugaan tindak pidana korupsi, di kepolisian atau kejaksaan, bahaya itu. Meski sebenarnya tanpa laporan pun, kepolisian atau Kejaksaan bisa masuk," katanya.

 

Mudji kemudian menyampaikan lebih detail. Menurutnya, perbuatan melawan hukum terlihat dari ketidakpatuhan sejumlah pihak dalam melaksanakan peraturan pada proses tender rehabilitasi SDN 02 Mojorejo Tahap II tersebut. Lebih berisiko jika proses pembangunan sudah berlangsung.

"Dugaan perbuatan melawan hukumnya terlihat dengan tetap menggunakan Permen PUPR yang telah diputus MA tidak sah. Jika dikorelasikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan 3 misalnya, atau pun Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12, kan berpotensi itu. Apalagi, jika misalnya proses pembangunan sudah berlangsung," tuturnya.

Kabag Hukum Pemkot Madiun Budi Wibowo, saat di konfirmasi melalui pesan singkat tidak memberikan jawaban. Sedangkan Dinas Pendidikan Kota Madiun selaku Dinas Pengguna Anggaran melalui sekretarisnya Sri Mahendradata menjawab singkat akan melihatnya. "Coba tak lihatnya," katanya saat ditanya soal Proyek SDN 02 Mojorejo Tahap II tersebut.

Sedangkan CV. Cipta Niaga Abadi saat dikonfirmasi melalui telepon kantornya mengakui bahwa badan usahanya berkualifikasi kecil. Yanti, karyawan kantor tersebut mengaku tidak mengetahui bagaimana tempatnya bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang menurut ketentuan diatas kualifikasinya.

"Iya Yanti pegawainya, benar, kualifikasinya kecil, kecil... Saya ndak hafal... ada yang ngurusi sendiri (soal bagaimana kualifikasi kecil bisa mendapat pekerjaan diatas kaulifikasinya)," jawab Yanti yang mengaku sebagai karyawan CV Cipta Niaga Abadi.

Diketahui sebelumnya, melalui laman LPSE Pemkot Madiun, Proyek Rehabilitasi SDN 02 Mojorejo Tahap II dengan pagu 3 miliar rupiah, dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sekitar Rp2,9 miliar, dalam proses tendernya di menangkan oleh CV. Cipta Niaga Abadi sesuai dengan yang tertera dikontrak Rp2.655.730.677,60 yang penandatanganan pemenang kontraknya berlangsung 9 Maret 2020 lalu.

Belakangan proses tersebut mendapat sorotan karena aturan yang digunakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun saat proses lelang berdasarkan Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019. Padahal, putusan MA Nomor 64 Tahun 2019 menyatakan Permen PUPR tersebut khususnya Pasal 21 Ayat (3) huruf a, b, dan c tidak sah.

Padahal, di Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 65 Ayat (4) jelas menyebutkan nilai paket pengadaan barang, jasa konstruksi dan oleh usaha kecil paling besar adalah Rp2,5 miliar. CV. Cipta Niaga Abadi selaku pemenang tender proyek Rehabilitasi SDN 02 Mojorejo Tahap II dengan pagu 3 miliar rupiah, ternyata Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di milikinya berkualifikasi kecil. Hal itu sesuai dengan yang tertera di laman lpjk.net dan juga pengakuan karyawannya.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini