Keluhan Sopir: Biaya Rapid Test Tak Sebanding dengan Penghasilan
BULELENG - Kantor DPRD Buleleng disambangi sejumlah sopir lintas Jawa-Bali mengeluhkan mahalnya biaya rapid test yang tak sebanding dengan penghasilan mereka.
"Sebagai sopir penghasilan kami rendah, tapi kami harus bayar rapid test mahal," ujar perwakilan sopir, Kadek Bagiarta di DPRD Buleleng, Senin (22/6/2020).
Bagiarta dan sejumlah rekan yang datang mengaku mewakili puluhan sopir lintas Jawa-Bali asal Buleleng yang merasa keberatan dengan biaya rapid test yang mahal.
Dia menjelaskan, sejak rapid test gratis di Pelabuhan Gilimanuk ditiadakan mulai 18 Juni 2020, para sopir harus melakukan rapid test mandiri. Untuk satu kali rapid test di puskesmas, tiap sopir harus mengeluarkan biaya Rp280.000 hingga Rp350.000.
Kata Bagiarta, tarif tersebut memberatkan bagi para sopir yang mendapat penghasilan sekitar Rp120.000 untuk sekali mengantar barang ke Jawa. Apalagi surat keterangan bebas Covid-19 berdasarkan rapid test tersebut hanya berlaku untuk tujuh hari. Sedangkan untuk perjalanan pulang-pergi mengantar barang bisa memakan waktu hingga tiga hari bahkan lebih.
"Jadi penghasilan kami tidak seberapa tapi biaya rapid test ini mahal," ujarnya.
Baca Juga: Ayah Pembunuh 2 Anak Tiri Pernah Coba Bunuh Istrinya
Baca Juga : Ratusan Prajurit TNI Jaga Rumah Anggota Babinsa yang Tewas Ditusuk
Keluhan para sopir tersebut diterima DPRD Buleleng. Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna memahami keluhan yang dialami para sopir lintas Jawa-Bali tersebut. Gede mengatakan akan meneruskan keluhan para sopir ke Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan harapan meneruskan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
"Mudah-mudahan ada kebijakan yang bisa diterima semua pihak baik para sopir maupun pemerintah daerah," tuturnya.
(Angkasa Yudhistira)
