Pelibatan TNI-Polri Tangani Covid-19 Dikritik, Ini Tanggapan Mahfud MD
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara ihwal sejumlah kritik yang datang terhadap pelibatan TNI dan Polri dalam penanganan Covid-19. Dia mengaku tidak ambil pusing soal perbedaan pendapat tersebut. Menurutnya, itu merupakan hal yang amat wajar terjadi.
"Kalau Covid-19 ini tampaknya tidak ada persoalan TNI dan Polri terlibat. Justru, diharapkan peran TNI dan Polri di sini yang banyak untuk penertiban ini. Jadi enggak apa-apa, ada yang punya pendapat seperti itu, boleh saja," kata Mahfud dalam konferensi pers daring, Jumat (7/8/2020).
Lebih lanjut dia menuturkan, dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan kesatuan. Menututnya, hal ini tidak perlu dipertentangkan lagi.
"Di dalam rapat-rapat gugus tugas disepakati TNI-Polri itu turun tangan dan membantu sepenuhnya untuk Covid ini. Baik dalam penyaluran bansos agar tidak terjadi penyelewengan, sampai ke tingkat terendah maupun dalam penegakan tindakan disiplin protokol kesehatan," ujarnya.
Mahfud menuturkan, pemerintah tidak serta-merta langsung menghukum masyarakat dengan dugaan pelanggaran pidana seperti yang ditakuti. Menurutnya, penerapan pendisiplinan juga memiliki tingkatan.
Di tingkatan pertama, yakni sosialisasi seperti yang telah banyak dikampanyekan sejumlah kementerian dan lembaga. Kemudian naik lagi ke tingkatan persuasif.
Andai kata tindakan persuasif tidak bisa juga diindahkan, akan naik lagi ke penerapan hukum administratif. Penerapan hukum administratif, jelasnya, seperti yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ketika memberikan denda kepada masyarakatnya yang kedapatan tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan.
