AS Catat Lebih dari 5 Juta Kasus Virus Corona
WASHINGTON DC – Amerika Serikat (AS) pada Minggu pagi (9/8/2020) mencatat lebih dari lima juta kasus Covid-19, dengan sekira 162 ribu kematian akibat penyakit yang disebabkan virus corona itu. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara-negara lain yang terdampak pandemi global virus corona.
Guna mengatasi imbas pandemi, Presiden Donald Trump pada Sabtu (8/8/2020) mengeluarkan keputusan tentang stimulus dan memperpanjang paket bantuan kepada warga AS. Dalam konferensi pers di klub golfnya di Bedminster, New Jersey, tempatnya berakhir pekan, Trump mengatakan, "Kami sudah memutuskan. Kami akan menyelamatkan pekerjaan dan memberi bantuan kepada pekerja Amerika."
BACA JUGA: Kasus Covid-19 AS Tembus 4 Juta, Trump Batalkan Konvensi Partai Republik
Dengan angka pengangguran mencapai dua digit, banyak bisnis yang tutup akibat penerapan jarak fisik, dan penyebaran cepat virus corona, banyak orang Amerika mengandalkan bantuan yang disetujui sebelumnya oleh Kongres. Bantuan itu berakhir pada Juli.
Keputusan Trump itu diambil setelah pembicaraan antara fraksi Republik dan Demokrat di DPR menemui jalan buntu. Ketua DPR Nancy Pelosi kepada CNN menilai langkah Trump "sangat tidak konstitusional."
Ketua fraksi Demokrat yang minoritas di Senat Chuck Schumer, dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC, menolak langkah sepihak Trump itu dan menilainya, "Tidak bisa dijalankan, lemah dan terlalu sempit."
Tetapi dengan ekonomi yang terus kesulitan, fraksi Demokrat tampak gelisah mengajukan tuntutan hukum atas paket bantuan yang mereka anggap sangat tidak memadai, demikian diwartakan VOA.
BACA JUGA: Trump: Pandemi Covid-19 di AS Akan Memburuk Sebelum Jadi Lebih Baik
Empat keputusan presiden yang ditandatangani pada Sabtu di New Jersey, antara lain, akan menangguhkan pajak gaji dan memberi tunjangan pengangguran sementara.
Demokrat menilai keputusan presiden melanggar kewenangan konstitusional Kongres atas anggaran federal. Tetapi Pelosi menolak ketika ditanya tentang kemungkinan tindakan hukum. Ia mengatakan, "apakah legal atau tidak, perlu waktu untuk mencari tahu."
Penasihat ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow membela langkah baru tersebut. "Mungkin kami akan mengadili mereka. Bagaimanapun, kami akan melanjutkan langkah kami," katanya.
