PDIP Pastikan Paslon yang Diusung di Pilkada 2020 Bebas Masalah Hukum
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan seluruh calon kepala daerah yang diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tidak memiliki masalah hukum serta tidak tersangkut dengan organisasi terlarang.
Kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto dalam diskusi daring Taruna Merah Putih (TMP) bertema "Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19" pada Minggu (9/8/2020) malam. Acara itu dihadiri Ketua TMP Maruarar Sirait dan Sekjen Restu Hapsari, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Bupati Tulung Bawang Winarti, Wasekjen PDIP Arif Wibowo, dan Mendagri Tito Karnavian.
Dijelaskan Hasto, dalam waktu dekat, pihaknya akan kembali mengumumkan 75 calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020. Dalam rangka memperkuat mekanisme kelembagaan parpol serta fungsi pendidikan politik serta kaderisasi kepemimpinan, PDIP membangun proses rekrutmen calon.
Baca Juga: KPK Beri Arahan Pilkada Bersih hingga Penyimpangan Dana Covid-19
Prosesnya dimulai dari penyaringan dan penjaringan calon dari bawah. Proses itu disertai dengan proses pemetaan politik yang salah satunya melalui survei politik.
"Kami juga melakukan pertimbangan politik ideologis strategis, dalam pengertian mereka yang masuk organisasi terlarang tidak mungkin kami calonkan sebagai calon kepala daerah. Mereka yang punya persoalan hukum, tidak mungkin kami calonkan," kata Hasto.
Disampaikan Hasto, PDIP memiliki komitmen bahwa untuk menjadi pemimpin harus digerakkan api semangat berdasarkan pemahaman ideologi Pancasila. Karena itu, PDIP mempersiapkan sebaik-baiknya para calon kepala daerah tersebut.
"Yakni melalui sekolah calon kepala daerah yang untuk Pilkada serentak 2020 ini kami bagi tiga gelombang. Dan gelombang pertama dijalankan 19 Agustus mendatang," ujarnya.
Isu ini dinilai sangat penting bagi PDIP. Bahkan, upacara pengumuman saja disusun sedemikian rupa agar para calon benar-benar merasakan suasana keharusan untuk memiliki komitmen. Yakni harus berdedikasi untuk rakyat, bangsa, dan negara.
"PDI Perjuangan menyatukan diri dengan seluruh kehendak rakyat itu. Pilkada ini adalah pemilunya rakyat Indonesia. Karena itulah partai menyiapkan para calon kepala daerah dengan sebaiknya agar bisa memenangkan hati rakyat," pungkas Hasto.
Baca Juga: Syarief Hasan Klaim Banyak Kader PDIP Minta Rekomendasi Demokrat di Pilkada 2020
Wasekjen DPP PDIP Arif Wibowo mengatakan, Pemerintah dan para calon kepala daerah harus mewaspadai potensi masifnya politik uang dalam pilkada di tengah kondisi pandemi covid-19. "Menjadi tugas bersama bagaimana agar kualitas pilkada tidak tercoreng akibat permainan politik uang tersebut," kata Arif.
Selain itu, di luar kapasitas, kapabilitas, personal yang maju sebagai pasangan calon di pilkada kali ini, Arif juga mengingatkan ada faktor lain yang mau tak mau menjadi perhatian dalam rangka pandemi.
"Yakni memastikan mesin politik parpol, bukan hanya PDI Perjuangan saja tapi juga parpol lain, bekerja efektif dan adaptif, saya tekankan soal adaptif ini, terhadap meluasnya pandemi covid-19," pungkas Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
(Arief Setyadi )
