Hari Remaja Internasional, BKKBN Tingkatkan Program GenRe bersama Remaja Disabilitas

Agustina Wulandari , Okezone · Kamis 13 Agustus 2020 08:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 13 1 2261419 hari-remaja-internasional-bkkbn-tingkatkan-program-genre-bersama-remaja-disabilitas-OHQt7MOqQ2.jpeg Foto : Dok.BKKBN

JAKARTA - Memperingati Hari Remaja Internasional, BKKBN menggelar Webinar dengan tema Bersama Remaja Disabilitas Tingkatkan Generasi Berencana pada Adaptasi Baru. BKKBN bersama Universitas Sebelas Maret Surakarta membahas pemenuhan hak dan kesempatan yang layak untuk para remaja penyandang disabilitas.

Dalam acara ini dihadiri juga para narasumber Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN H. Nofrizal, S.P, M.A, Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.H, Kepala PSD LPPM UNS Prof. Dr. Munawir Yusuf, M.Psi, dan Mahasiswa Tuli Rochester Institute of Technology Surya Sahetapy.

Tantangan pendidikan era industry 4.0 menjadi tugas BKKBN dan lembaga pemerintah, sosial dan swasta untuk menjadikan remaja tangguh dan mandiri.

Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, H. Nofrizal, S.P, M.A mengatakan bahwa BKKBN bekerja sama dengan lembaga pemerintah maupun lembaga sosial yang langsung menangani disabilitas khusunya remaja. Sesuai UU 19 tahun 2011 yang berkaitan dengan konvensi hak-hak manusia penyandang disabilitas dimana ada poin-poin yang memperkuat peran BKKBN.

“Kebebasan mereka untuk memilih dan berencana sangat diakomodasi dalam undang-undang. Kemudian kita juga memberikan respek terhadap keluarga, rumah dan lingkungan mereka sendiri,” ujarnya dalam sambutan Webinar melalui Chanel Youtube @BKKBNOfficial, Rabu (12/8/20).

Ia menambahkan, pemerintah pun juga bisa memberikan fasilitas kesehatan yang maksimal kepada para remaja disabilitas, termasuk juga keluarganya.

Pada 2017, International Labour Organization (ILO), merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia diperkirakan mencapai sekitar 15% dari populasi. Dari jumlah tersebut, 110 juta sampai dengan 190 juta orang dewasa mengalami kesulitan fungsional, dan sekitar 93 juta anak atau satu dari 20 di antaranya di bawah usia 15 tahun hidup dengan kondisi disabilitas. Jumlah orang yang mengalami disabilitas akan terus bertambah seiring perubahan jumlah penduduk dan bertambahnya usia.

Kepala PSD LPPM Universitas Negeri Sebelas Maret, Prof. Dr. Munawir Yusuf,M.Psi mengatakan pola disabilitas nasional dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kondisi kesehatan, ekologi, gaya hidup dan faktor lainnya, seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh, tindak kekerasan, bencana alam dan konflik, makanan yang tidak sehat, dan penyalahgunaan zat.

Ia melanjutkan, anak-anak dari rumah tangga kurang mampu dan kelompok minoritas juga berisiko tinggi mengalami disabilitas. Perempuan dan anak dengan kondisi disabilitas cenderung mengalami "diskriminasi ganda", kekerasan berbasis gender, penganiayaan dan marginalisasi.

“Perlu ada penyediaan akomodasi yang layak, agar para disabilitas bisa berpartisipasi di masyarakat. Maka lingkungan harus bisa memberikan kesempatan yang baik untuk disabilitas,” tegasnya.

Berdasarkan laporan Pusdatin Kementerian Kesehatan Tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia saat ini mencapai 11,580,117 orang, di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik), 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1,389,614 (penyandang disabiltias mental) dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis).

WHO menyebutkan di Indonesia terdapat sekitar 24 juta orang yang tergolong disabilitas, termasuk orangtua, disabilitas mental dan intelektual.

Dari jumlah tersebut, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, baru 40% Penyandang Disabilitas usia sekolah yang bersekolah dan 60% sisanya belum mendapat layanan pendidikan yang optimal.

Dampak dari kondisi pendidikan yang rendah menyebabkan posisi penyandang disabilitas menjadi mengalami problem ganda yaitu kondisi disabilitas itu sendiri dan kedua daya saing yang rendah akibat sistem sosial dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung terhadap penyandang disabilitas.

Rektor Universitas Sebelas Maret Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.H mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 152 perguruan tinggi di Indonesia yang menerima mahasiswa dengan berkebutuhan khusus dengan jumlah 392 mahasiswa.

Ia melanjutkan, program pendidikan inklusif di perguruan tinggi semakin mendapatkan dukungan dari Kementerian diantaranya adalah penyediaan beasiswa bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, sosialisasi dan bimbingan teknis layanan mahasiswa berkebutuhan khusus bagi para dosen di perguruan tinggi.

Sementara itu, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan kewirausahaan dan koperasi, kesejahteraan sosial, habilitasi dan rehabilitasi, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, serta hak berekspresi, berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

“Selain hak-hak tersebut, perempuan dengan kondisi disabilitas, memiliki hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminatif, tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual,” tegas Nofrizal.

Nofrizal melanjutkan, tak hanya itu, anak dengan kondisi disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal dan hak pemenuhan kebutuhan khusus termasuk integrasi sosial dan pendampingan sosial.

“Remaja difabel yang sudah siap melanjutkan kehidupan berumah tangga pun mendapatkan perlakuan sama dalam konseling pra-nikah melalui website Siap Nikah yang merupakan program baru BKKBN, sehingga mereka memiliki kesiapan tak hanya fisik, tetapi juga merawat anak,” imbuhnya.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, meskipun belum sepenuhnya memenuhi tuntutan perundang-undangan. Misalnya dalam bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan bagi anak-anak usia sekolah dengan disabilitas, baru mencapai sekitar 40%, yang berarti sekitar 60% anak dengan disabilitas sisanya belum mendapatkan akses pendidikan. Demikian juga dalam bidang yang lain jangkauan layanan untuk penyandang disabilitas masih perlu dioptimalkan.

Salah satu isu penting dalam rangka menghadapi kehidupan global di era industri 4.0 dan society 5.0, adalah adanya kesepakatan dunia yang termuat dalam Sustainable Development Goals (SDG’s) 2015 – 2030, yang antara lain menetapkan tiga isu global yang menjadi komitmen dunia dalam rangka ketangguhan dan kemandirian bangsa-bangsa di dunia, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan terhadap lingkungan.

Salah satu kebijakan terkait dengan isu ke dua inklusi sosial, adalah agar semua negara di dunia memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di dalam masyarakat.

Masa depan bangsa berada di tangan generasi muda terutama para remaja dan anak-anak. Karena itu diperlukan upaya-upaya kongkrit dalam mewujudkan remaja yang tangguh dan mandiri di era global.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia harus diberdayakan semaksimal mungkin agar dapat menjadi sumber daya pembangunan yang tangguh, mandiri dan produktif. Tidak sebaliknya justru menjadi beban pembangunan karena tidak dipersiapkan sejak dini secara matang.

Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang paling rentan terhadap berbagai kebijakan yang sifatnya masal. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam rangka ikut berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, perlu disiapkan konsep dan model pemberdayaan remaja penyandang disabilitas menuju tangguh dan mandiri sehingga ke depan dapat menjadi generasi berencana yang mampu menjadi bagian dari subyek pembangunan bangsa. Karenanya sangat penting untuk terus menjalin kerja sama dalam meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan pencapaian program Banggakencana.

CM

(yao)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini