Terbantu Secara Ekonomi, Warga Aceh Antusias Mengikuti Program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian PUPR
Rita menjelaskan di lokasi Lambaro Batas Pidie yang berada dalam pengawasannya terdapat 7,1 km yang terbagi dalam 9 titik lokasi, salah satunya adalah lokasi yang dikunjungi Okezone. Rencananya, revitalasi drainase ini akan dilaksanakan selama 20 hari ke depan.
“Jadi, kita pekerjakan warga dengan sistem padat karya yang lansung dibayar harian, pekerjaannya adalah galian dan pemasangan batu mortar kira kira di sini kita sekitar 20 hari. Warga sangat antusias ya, kami bekerja sama dengan lurah. Kita prioritaskan warga yang berada di lokasi pekerjaan, jika kurang kita tambah dari warga desa lainnya”
PUPR Program Perluasan PKT Kementrian PUPR Senilai Rp 1,2 Triliun di 34 Provinsi
Untuk mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Kementerian PUPR memperluas cakupan Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) di luar program PKT rutin tahun 2020. Perluasan cakupan program PKT tersebut telah dimulai di 34 Provinsi seluruh Indonesia untuk pekerjaan revitalisasi saluran drainase jalan nasional sepanjang 5.000 Km dan pengadaan material tambalan cepat mantap (CPHMA) dengan total anggaran Rp 1,2 triliun. Direncanakan program ini dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 2.532.912 Hari Orang Kerja (HOK).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Menteri Basuki.
Untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun. Alokasi anggaran tersebut dibagi untuk revitalisasi saluran drainase jalan nasional di Wilayah Barat (Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan) sebesar Rp. 587 miliar dan Rp. 413 miliar untuk di Wilayah Timur (Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua).
