Lembaga Australia Laporkan China Hancurkan Ribuan Masjid di Xinjiang dalam 3 Tahun

Agregasi Sindonews.com, · Sabtu 26 September 2020 08:50 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 26 18 2284073 lembaga-australia-laporkan-china-hancurkan-ribuan-masjid-di-xinjiang-dalam-3-tahun-MhbDUTtsxy.jpg Masjid. (Ilustrasi/Dok Okezone)

SYDNEY – Kelompok think tank Australia menyebut ribuan masjid di Xianjing, China dihancurkan atau dirusak oleh otoritas terkait dalam waktu 3 tahun. Kini, dilaporkan jumlah masjid yang tersisa bahkan lebih sedikit sejak era Revolusi Kebudayaan.

Laporan kelompok think tank bernama Australian Strategic Policy Institute (ASPI) tersebut menggunakan citra satelit dan laporan di lapangan guna memetakan pembangunan kamp tahanan yang ekstensif dan berkelanjutan serta perusakan situs budaya dan agama di Xinjiang, barat laut China.

ASPI menyatakan, pemerintah China mengklaim ada lebih dari 24.000 masjid di Xinjiang serta berkomitmen melindungi dan menghormati keyakinan agama tidak didukung oleh temuan tersebut. Laporan ASPI memperkirakan kurang dari 15.000 masjid tetap berdiri, tapi lebih dari setengahnya rusak sampai batas tertentu.

"Ini adalah angka terendah sejak Revolusi Kebudayaan, ketika kurang dari 3.000 masjid tersisa," tulis laporan ASPI, yang dilansir The Guardian, Sabtu (26/9/2020).

Sekitar dua per tiga masjid di daerah itu terdampak. Selain itu, sekitar 50 persen situs budaya yang dilindungi telah rusak atau hancur, termasuk penghancuran total Ordam mazar (tempat suci), sebuah situs kuno ziarah yang berasal dari abad X.

Dalam laporan ASPI, sejak 2017 30 persen masjid telah dihancurkan dan 30 persen lainnya rusak, termasuk penghapusan fitur arsitektur seperti menara atau kubah.

Sebagian besar situs tetap sebagai lahan kosong. Sementara yang lain diubah menjadi jalan dan tempat parkir mobil atau diubah untuk keperluan pertanian.

Beberapa diratakan dengan tanah dan dibangun kembali dengan ukuran lebih kecil dari ukuran sebelumnya, termasuk Masjid Agung Kashgar, yangdibangun pada 1540 dan diberikan perlindungan bersejarah tingkat tertinggi kedua oleh otoritas China.

Daerah yang menerima banyak wisatawan, termasuk Ibu Kota Xinjiang; Urumqi, dan Kota Kashgar memiliki sedikit kerusakan yang tercatat. Namun, ASPI menyebutkan, laporan dari pengunjung ke kota-kota tersebut menunjukkan mayoritas masjid digembok atau telah diubah fungsi.

ASPI menyatakan, pihaknya membandingkan citra satelit baru-baru ini dengan koordinat yang tepat dari lebih dari 900 situs keagamaan yang terdaftar secara resmi yang dicatat sebelum penumpasan tahun 2017, kemudian menggunakan metodologi berbasis sampel untuk membuat "perkiraan yang kuat secara statistik" dengan referensi silang dengan data sensus.

Beijing telah menghadapi tuduhan yang konsisten—didukung bukti yang semakin banyak—pelanggaran hak asasi manusia massal di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari satu juta Muslim Uighur dan Turki di kamp-kamp penahanan, yang keberadaannya awalnya disangkal sebelum mengklaim mereka sedang dilatih dan dididik di pusat pendidikan.

Kamp-kamp dan tuduhan pelecehan lainnya, kerja paksa, sterilisasi paksa perempuan, pengawasan massal dan pembatasan kepercayaan agama dan budaya telah dicap sebagai genosida budaya oleh para pengamat.

Beijing dengan keras menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kebijakannya di Xinjiang adalah untuk melawan terorisme dan ekstremisme agama. Program tenaga kerjanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan bukan paksaan.

Laporan ASPI menambahkan; "Di samping upaya paksa lainnya untuk merekayasa ulang kehidupan sosial dan budaya Uighur dengan mengubah atau menghilangkan bahasa, musik, rumah, dan bahkan makanan Uighur, kebijakan pemerintah China secara aktif menghapus dan mengubah elemen kunci dari warisan budaya nyata mereka."

Intervensi pada budaya dan komunitas etnis minoritas telah meningkat di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping. Dalam beberapa pekan terakhir terungkap pihak berwenang telah memperluas program tenaga kerja di Tibet, dan kebijakan untuk mengurangi penggunaan bahasa Mongol di Mongolia Dalam. Terminologi pemerintah sering kali menggambarkan kebutuhan untuk mengubah "pemikiran ke belakang" dari kelompok budaya yang menjadi sasaran.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini