Pilkada Butuh Partisipasi, Pandemi Covid-19 Menuntut Absensi
JAKARTA – Jumlah warga yang tidak akan memilih di pilkada serentak 2020 diprediksi akan meningkat. Hal ini dipicu masih berlangsungnya pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid-19 memiliki rumus yang berbeda sehingga dua kepentingan ini sulit disatukan.
Burhanuddin menjelaskan, legitimasi pemenang pemilu di tengah pandemi Covid-19 juga akan berkurang. Pasalnya rumus pilkada dan pandemi jelas berlawanan. Pilkada menuntut besarnya partisipasi, sedangkan pandemi menuntut adanya absensi atau ketidakhadiran.
Dengan perbedaan mendasar rumus pilkada dan pandemi ini, ia menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan gelaran pesta demokrasi tersebut. Implikasinya ancaman golput akan meningkat.
"Efeknya beragam, satu, legitimasi pemenang pemilu juga berkurang. Karena pilkada dan pandemi ini rumusnya berlawanan. Pilkada menutut partisipasi semaksimal mungkin. Pandemi menuntut absensi. Jadi dua hal yang tidak bisa dikawinkan tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan," ucap Burhanuddin.
Baca Juga: Kampanye Virtual Dinilai Efektif Jangkau Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19
Ia juga mengatakan ancaman golput akan meningkat di Pilkada Serentak 2020 berdasarkan hasil survei dia, mayoritas warga meminta gelaran pesta demokrasi ditunda karena pandemi Covid-19 belum berlalu.
"Kebetulan datanya sama dengan hasil survei yang kami lakukan, ada di Juli 65 persen warga secara nasional berharap penundaan pemilu. Saya menduga angkanya akan meningkat lebih tajam kalau kita lakukan survei di hari terakhir seiring dengan permintaan NU atau Muhammadiyah atau ormas lainnya," ucap Burhanuddin dalan webinar bertajuk "Perempuan dan Pilkada," Minggu (27/9/2020).
Burhanuddin menerangkan, meningkatnya permintaan penundaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 harus dipahami bahwa ini akan menjadi sumber golput. Dengan demikian ancaman pilkada tahun ini adalah meningkatnya angka golput tersebut.
Baca Juga: Kampanye Perdana di Semarang & Solo: Hendrar Jadi Wali Nikah, Gibran Blusukan Online
"Tetapi buat saya kalau keputusan politik diambil dengan asumsi makin meningkat permintaan penundaan terutama dari warga yang akan menghadapi pilkada di tahun ini, itulah sumber golput terbesar kita. Jadi ancaman pilkada di 270 wilayah di tengah bencana ini adalah meningkatnya golput. Jadi 65 persen di bulan Juli yang minta penundaan adalah sumber golput terbesar," imbuhnya.
(Abu Sahma Pane)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
