Singgung Omnibus Law, Lemhannas: Tidak Mungkin Mengorbankan Rakyat Indonesia
JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyinggung, soal Omnibus Law Tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang belakangan ini ramai dibahas di ruang publik.
Menurut Agus, regulasi yang digagas pemerintah itu sudah membawakan aspirasi masyarakat Indonesia. Sehingga, tidak mungkin pemerintah menjerumuskan ke jurang kesengsaraan rakyat lewat Omnibus Law.
"Saya percaya bahwa siapapun yang ditempatkan untuk mewakili rakyat Indonesia, membawakan aspirasi rakyat Indonesia. Itu tidak mungkin mengorbankan rakyat Indonesia," kata Agus disela-sela acara Jakarta Geopolitical Forum IV yang digelar di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).
Baca juga:
Gubernur Lemhannas Sebut Demo Omnibus Law Harus Sejalan Konsensus Kebangsaan
Gubernur Lemhanas Yakin Kunjungan Prabowo ke AS Sesuai Arahan Presiden
Dia meyakini, Omnibus Law tersebut diabdikan untuk membawa rakyat Indonesia menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, dan menjamin keamanan untuk rakyat Indonesia.
Saat disinggung munculnya penolakan dari masyarakat, Agus menyebut itu merupakan kebebasan berpendapat yang sudah dijamin oleh undang-undang. Kendati demikian, di dalam ketahanan nasional, perbedaan pendapat boleh saja, asalkan harus dicarikan jalan keluar dari perbedaan tersebut.
"Jadi kebebasan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, asal berangkat dari kesepakatan bangsa dan bertujuan untuk memperkuat kesepakatan bangsa," ujarnya.
"Apabila kesepakatan itu keluar dari tujuan, keluar dari kesepakatan, maka kita curiga bahwa aspirasi itu memang tidak didasarkan pada suatu niat baik bagi pelaksanaan demokrasi," pungkasnya.
(Awaludin)
