Gubernur Anies: APBD DKI Jakarta 2020 Rp63 Triliun
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memaparkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Raperda APBD-P 2020).
Dia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, khususnya di sektor kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Sebesar Rp5,19 triliun juga digelontorkan DKI untuk anggaran tak terduga.
"Realisasi perekonomian Jakarta pada triwulan II mengalami konstraksi sebesar -8,22 persen. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II disebabkan oleh penurunan konsumsi rumah tangga dan investasi. Lemahnya permintaan global juga berkontribusi terhadap perlambatan perekonomian melalui ekspor yang tumbuh negatif," kata Anies dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Baca juga:
Anies Jelaskan Alasan Tak Naikkan UMP 2021 terhadap Perusahaan Terdampak Pandemi
Anies Tetapkan UMP DKI di Sektor Terdampak Covid-19 Tidak Naik
Anies mengatakan, kebijakan PSBB serta pembelajaran jarak jauh juga berdampak pada penurunan pendapatan, serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
Ia pun menjelaskan, realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Juni 2020 sebesar Rp23,88 triliun atau 29,04 persen dari rencana awal sebesar Rp82,19 triliun.
"Sampai akhir bulan Juni 2020, belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp19,86 triliun atau 24,95 persen dari total belanja daerah Rp79,61 triliun yang berasal dari belanja tidak langsung 32,46 persen dan belanja langsung 19,15 persen," ujar dia.
