Bawaslu Minta Jajarannya Tidak Tolak Calon Kepala Daerah Ajukan Sengketa
JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta Bawaslu kabupaten/kota tidak menolak pasangan calon (paslon) yang merasa hak konstitusionalnya tercederai dalam pencalonan Pilkada 2020 untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu. Hal itu disampaikannya saat membuka Rakornas Evaluasi Kualitas Putusan dan Implikasi Tindaklanjut Penyelesaian Sengketa Pemilihan, pada Sabtu (7/11/2020).
Bagja mengungkapkan hal tersebut menyusul adanya kabar di beberapa daerah kabupaten, terdapat Bawaslu yang menolak calon kepala daerah (cakada) yang ditolak Surat Keputusannya oleh KPU.
"Sepanjang yang bersangkutan ikut mendaftar, maka sepanjang itu juga dia punya hak mengajukan sengketa ke Bawaslu," kata Bagja dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Minggu (8/11/2020).
Koordinator Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu menilai, dalam menentukan memenuhi unsur atau tidaknya seorang cakada dalam mengajukan sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota haruslah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan pusat.
"Ini penting untuk menjaga asas umum pemerintahan yang baik bagi Bawaslu di segala jajaran," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI lainnya, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu akan menentukan baik atau tidaknya lembaga Bawaslu menjadi lembaga penegakan hukum.
Baca Juga : Sirekap Bakal Diterapkan, Kesiapan Saksi hingga Panwas Pilkada Disorot
"Bentuk produk yang kita hasilkan dari penanganan pelanggaran dan sengketa memiliki nilai hukum yang tinggi," tutur Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu tersebut.
Baca Juga : Mahfud MD Gembira, Pelaksanaan Pilkada Tidak Menimbulkan Klaster Baru Covid-19
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
