Sepanjang Tahun 2020, Polda Kalsel Sita 4.717 Tabung Gas dari 15 Tersangka

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 13 November 2020 00:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 13 340 2308781 sepanjang-tahun-2020-polda-kalsel-sita-4-717-tabung-gas-dari-15-tersangka-SATgHxRwk9.jpg Ilustrasi (Dok. Okezone)

JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) telah melakukan penyitaan sebanyak 4.717 tabung LPG 3 Kilogram (Kg) bersubsidi dari 15 Kasus yang diungkap sepanjang Januari-November 2020.

Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta menyebut bahwa, para tersangka merupakan pemilik pangkalan terdiri dari AB, AR, KA, LH, MA, AR, HA, RA, MK, NO, LS, IG, NO, MI, dan NR.

Selain mengamankan 15 tersangka, sejumlah barang bukti turut disita. DIantaranya 4 unit mobil pick up, 1 unit sepeda motor, 1 unit gerobak kayu, LPG 3 Kg bersubsidi (isi) sebanyak 1.419 tabung, LPG 3 Kg bersubsidi (kosong) sebanyak 3.298 tabung dan uang tunai Rp9.650.000,-

"Modus operandi yang dilakukan para tersangka menjual LPG 3 Kg sekitar 50 persen sampai 80 persen dari kuota pangkalan ke pengecer dengan harga diatas harga eceran tertinggi (HET) antara Rp18.000, per tabung sampai Rp.30.000, per tabung guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar padahal Peraturan Gubernur Kalsel No : 188.44/047/KUM/2015 harga HET per tabung yakni Rp17.500," kata Nico dalam keterangannya kepada Okezone, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

Niko menegaskan, jajarannya akan terus bekerjasama dengan pihak Pertamina khususnya dalam menjaga harga eceran tertinggi (HET) agar masyarakat dimanapun berada dapat membeli dengan harga yang sama.

"Komitmen dari Pertamina dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat ini pun didukung oleh Polda Kalsel agar masyarakat didalam kegiatan sehari-hari bisa mendapatkan harga LPG dengan murah," ujar Nico.

Baca Juga : Pedagang Sayur Meninggal karena Covid-19, Keluarga Tidak Kooperatif

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 10 huruf (a) UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp.2.000.000.000.

Selain itu para pelaku juga dijerat dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini