Gas LPG Subsidi Langka, DPR: Perlu Ada Penyelesaian Masalah dari Hulu ke Hilir
JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mencari akar persoalan atas kelangkaan gas LPG 3 Kg di sejumlah daerah. Sebab, gas LPG terutama yang subsidi merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
"Gas merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat sehingga sudah Pemerintah harus menjamin distribusi LPG bersubsidi berjalan dengan lancar. Program pro rakyat jangan sampai mempersulit masyarakat," kata Ketua DPR RI Puan Maharani, Rabu (26/7/2023).
Kelangkaan gas LPG 3 Kg berdampak pada kenaikan harga dari yang biasanya Rp16-19 ribu, menjadi Rp25 hingga Rp30 ribu. Kondisi tersebut, sambung Puan, telah menyebabkan gelombang kekhawatiran rakyat.
“Masyarakat mengeluh karena sangat membebani mereka, khususnya bagi warga kalangan menegah ke bawah. Apalagi, banyak warga yang berjam-jam harus antre demi bisa mendapat gas LPG bersubsidi,” ujarnya.
Menurut Puan, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya, terutama ibu-ibu rumah tangga. Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah memberi perhatian serius terkait permasalahan kelangkaan gas LPG bersubaidi.
Pemerintah dan stakeholder terkait harus segera menghadirkan solusi. Sehingga, kondisi ini tidak semakin lama menyulitkan masyarakat.
"Selesaikan kelangkaan gas LPG ini secepat mungkin. . Apakah karena kuota yang tidak cukup, atau akibat alasan lain,” ujarnya.
Komunikasi antara Pemerintah daerah (Pemda), Pertamina, dan distributor gas harus semakin ditingkatkan guna mencari solusi. Mulai dari perbanyak operasi pasar, dan cek apakah diperlukan adanya kuota tambahan bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami kelangkaan.
“Kerja sama seluruh pihak terkait sudah pasti harus dimaksimalkan, termasuk penegak hukum. Karena perlu ada penyelidikan untuk beberapa daerah seperti di Toraja yang kenaikan harga gas LPG subsidinya sudah tidak wajar karena mencapai Rp50 ribu satu tabung,” ujarnya.
