Pemerintah Pangkas Libur Akhir Tahun, DPR: Supaya Gak Kebanyakan
JAKARTA – Pemerintah lewat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi telah mengumumkan kepada publik bahwa pemerintah memutuskan untuk memangkas libur akhir tahun Natal 2020 dan tahun baru 2021, dari 11 hari menjadi 8 hari.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mendukung kebijakan pemerintah untuk pemotongan libur akhir tahun di tengah pandemi Covid-19, dari 11 hari menjadi hanya 8 hari.
Azis memiliki tiga alasan kenapa mendukung pemangkasan itu, pertama, untuk efisiensi dan efektivitas karena berkaitan dengan pelayanan publik. Kedua, karena kasus positif Covid-19 masih tinggi, sementara pengalaman libur panjang pada Idul Fitri 2020 lalu, ada peningkatan kasus positif di berbagai daerah.
“Kenapa dipotong, karena satu reasonnya itu untuk efektivitas dan efisiensi, karena pelayanan masyarakat. Kedua, dalam rangka pencegahan Covid-19, karena pengalaman waktu libur panjang lebaran Covid langsung naik, itu gagasan pemerintah dan DPR juga sepakat, supaya jangan kebanyakan libur. Karena kalau liburnya dari tanggal 23 Desember, sampai 11 hari,” kata Azis kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Terakhir, politikus Partai Golkar ini melanjutkan, DPR tidak bisa reses ke daerah jika pemerintah daerah (pemda) libur. Karena, reses ini dalam rangka melakukan fungsi pengawasan.
“Ketiga, karena kalau reses, pemerintahan libur DPR nggak bisa reses, daerah libur. Kalau reses mau ke daerah nggak bisa, daerah libur, sementara pelayanan masyarakat harus berjalan. Jangan dipikirkan reses itu libur,” sambungnya.
