Habib Rizieq menjelaskan, masyarakat mau tidak mau harus mengakui pemerintahan yang sah meskipun kekuasannya adil atau tidak adil. Namun masyarakat memiliki hak untuk mengkritik pemerintahan bila terus menerus menindas rakyat. Sebaliknya jika kebijakan pemerintah bagus maka harus diapresiasi.
"Kalau sudah diterima masyrakat, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil, kita harus mengakui ini pemerintahan, tapi kita harus obyektif, keijakan yang baik harus kita apresiasi dan kita jalankan bersama, adapun kebijakan yang tidak pouler, membahayakan keselamatan bangsa, kebijakan yang menindas wajib kita kritisi," tegasnya.
Habib Rizieq menegaskan mengkritik pemerintahan yang sah bukanlah makar atau pemberontakan. Hal inilah yang harus dijelaskan ke muka publik. Karena itu, kata dia, dirinya tidak pernah ada niatan untuk melakukan hal tersebut kepada pemerintah.
"Mengkritik pemerintahan yang sah bukan makar, itu bukan pemberontakan, ini yang perlu saya jelaskan, jadi gak ada niatan, kita Ahlusunnah wal Jama'ah, kita di negeri Indonesia ini darul dakwah, kita wajib mengajak orang sebanyak-banyaknya termasuk penguasa, yuk kita berbuat baik, kalau ada kemungkaran yang dilakukan pemerintah, ya kita hisbah, dari cara minimal atau maksimal, tetapi nggak boleh melakukan pemberontakan, keuali para habaib, umat Islam dibantai," jelas dia.
"Kita ingatkan revolusi akhlak jangan digambarkan revolusi berdarah-darah, revolusi menjatuhkan pemerintah yang sah, atau disebut khawarij, kita Ahlusunnah, kita selalu membuka diri, rekonsiliasi," tutupnya.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.