Bangladesh Mulai Kirim Pengungsi Rohingya ke Pulau Terpencil

Rahman Asmardika, Okezone · Jum'at 04 Desember 2020 18:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 04 18 2321850 bangladesh-mulai-kirim-pengungsi-rohingya-ke-pulau-terpencil-aIlIXNivzf.jpg Pengungsi Rohingya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulau Bhasan Char di Chattogram, Bangladesh, 4 Desember 2020. (Foto: Reuters)

DHAKA - Pihak berwenang di Bangladesh pada Jumat (4/12/2020) mulai mengirim kelompok pertama lebih dari 1.500 pengungsi Rohingya ke sebuah pulau terpencil. Langkah itu diambil meski ada seruan dari kelompok hak asasi manusia (HAM) untuk menghentikan proses tersebut.

Menurut keterangan seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, 1.642 pengungsi Rohingya menaiki tujuh kapal angkatan laut Bangladesh di Pelabuhan Chittagong untuk perjalanan ke Bhashan Char.

Terletak 34 kilometer dari daratan, pulau Bashan Char baru muncul 20 tahun yang lalu.

BACA JUGA: Majelis Umum PBB Kutuk Pelanggaran HAM Terhadap Rohingya di Myanmar

Pulau itu dulunya sering terendam oleh hujan musim muson, tetapi sekarang memiliki tanggul pelindung banjir, rumah, rumah sakit, dan masjid yang dibangun dengan biaya lebih dari USD112 juta oleh angkatan laut Bangladesh, demikian diwartakan Associated Press.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menyuarakan keprihatinan bahwa para pengungsi diizinkan untuk membuat "keputusan yang bebas dan terinformasi" tentang apakah akan pindah ke pulau yang terletak di Teluk Benggala itu.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti posisi lamanya bahwa pengungsi Rohingya harus dapat membuat keputusan yang bebas dan terinformasi tentang relokasi ke Bhasan Char berdasarkan informasi yang relevan, akurat dan terkini,” kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan pada Rabu (2/12/2020).

Badan bantuan internasional dan PBB dengan keras menentang relokasi sejak pertama kali diusulkan pada 2015, mengungkapkan ketakutan bahwa badai besar dapat membanjiri pulau itu dan membahayakan ribuan nyawa.

BACA JUGA: Tangis Pengungsi Rohingya di Lhokseumawe Pecah saat Rayakan Idul Adha

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah berulang kali memberi tahu PBB dan mitra internasional lainnya bahwa pemerintahannya akan berkonsultasi dengan mereka sebelum membuat keputusan akhir tentang relokasi, dan bahwa tidak ada pengungsi yang akan dipaksa untuk pindah.

Fasilitas pulau itu dibangun untuk menampung 100.000 orang, hanya sebagian kecil dari jutaan Muslim Rohingya yang telah melarikan diri dari gelombang penganiayaan kejam di negara asalnya, Myanmar. Saat ini jutaan pengungsi Rohingya tersebut tinggal di kamp pengungsian yang padat dan jorok.

Pada Kamis (3/12/2020), 11 bus penumpang yang membawa pengungsi meninggalkan distrik Cox's Bazar dalam perjalanan ke pulau itu. Mereka diperkirakan akan tiba di pulau tersebut setelah singgah semalam.

Media belum diizinkan untuk mengunjungi pulau tersebut.

Kontraktor mengatakan infrastrukturnya seperti kota modern, dengan rumah beton multi-keluarga, sekolah, taman bermain, dan jalan. Ini juga memiliki fasilitas tenaga surya, sistem pasokan air dan tempat perlindungan topan.

Foto: Reuters.

Pejabat Bangladesh mengatakan "beberapa ribu" pengungsi berada di gelombang pertama. Pihak berwenang di Cox's Bazar tidak mengatakan bagaimana para pengungsi dipilih untuk direlokasi.

Sekira 700.000 Rohingya melarikan diri ke kamp-kamp di Cox's Bazar setelah Agustus 2017, ketika militer di Myanmar memulai tindakan keras terhadap etnis minoritas Muslim tersebut menyusul serangan oleh pemberontak. Tindakan keras itu termasuk pemerkosaan, pembunuhan dan pembakaran ribuan rumah, dan disebut pembersihan etnis oleh kelompok hak asasi global dan PBB.

Bangladesh berusaha mengirim pengungsi kembali ke Myanmar di bawah kerangka kerja bilateral November lalu, tetapi tidak ada yang mau pergi. Para pengungsi Rohingya menolak kembali ke Myanmar karena masalah keamanan.

Rohingya tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar, membuat mereka tidak memiliki kewarganegaraan, dan menghadapi bentuk diskriminasi lain yang direstui negara.

Investigasi yang disponsori PBB pada 2018 merekomendasikan penuntutan terhadap komandan militer tertinggi Myanmar atas tuduhan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan atas kekerasan terhadap Rohingya.

Myanmar membela diri di Pengadilan Internasional di Den Haag, Belanda, setelah negara Afrika Barat, Gambia, mengajukan kasus yang didukung oleh Organisasi untuk Kerja Sama Islam (OKI), Kanada, dan Belanda atas tindakan keras tersebut.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini