Emil Tuding Mahfud MD Soal Kerumunan HRS, DPR: Biarkan Polisi Selidiki
JAKARTA – Seusai diperiksa di Polda Jawa Barat (Jabar) terkait kasus kerumunan Habib Muhammad Rizieq Shihab (HRS/MRS) di Megamendung, Bogor beberapa waktu lalu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK/kang Emil) malah menuding Menko Polhukam Mahfud MD sebagai penyebab rentetan kerumunan yang terjadi akibat MRS. Karena, Mahfud yang mengizinkan penjemputan MRS.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai bahwa pernyataan Ridwan Kamil tersebut kurang tepat. Karena sebenarnya, Mahfud MD juga sudah mengingatkan para penjemput agar menjaga ketertiban yang seharusnya dilaksanakan.
“Anggapan yang menyebut bahwa MMD adalah penyebab dari kerumunan ini ya kurang tepat juga, karena Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam kan kalau ditanya boleh atau enggak jemput, ya pasti boleh, tapi kan harus tertib,” kata Sahroni kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/12/2020).
“Tertib itu termasuk melapor ke polisi, mendapatkan surat izin keramaian, dll. Nah ini yang tidak terpenuhi,” imbuhnya.
Politikus Partai Nasdem ini menjelaskan, pemerintah pusat sudah mengatur terkait tata tertib protokol kesehatan (prokes) Covid-19, sehingga kalau memang penjemputan MRS membeludak, maka hal itu disebabkan oleh para penjemput yang tidak menuruti tata tertib, bukan karena pernyataan Mahfud MD.
“Tidak etis kalau akhirnya menyalahkan Pak MMD. Beliau juga kan sebagai Menko Polhukam tentunya sudah mengingatkan soal tertib ini. namun kenapa masyarakat sudah dikasih tahu masih melanggar? itu yang seharusnya menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.
Legislator dapil DKI Jakarta ini menambahkan, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk saling menyalahkan atas kejadian kerumunan di acara MRS, apalagi jika polemik ini sampai berlarut-larut. Dia meminta masyarakat memberikan kesempatan pada kepolisian untuk menuntaskan kasus tersebut.
“Ini bukan waktunya kita menyalahkan siapa yang salah siapa yang benar, atau siapa yang harus bertanggung jawab. biarkan ini menjadi kerja kepolisian untuk menyelidiki dan menindak oknum yang tidak mematuhi tata tertib dari penjemputan tersebut,” pungkas Bendahara Umum Partai Nasdem ini.
(Khafid Mardiyansyah)
