Buka Musrembang Perubahan RPJMD, Ini Lima Arahan Anies!
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 secara virtual, Selasa (22/12/2020).
Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tersebut, dilaksanakan karena adanya bencana nasional pandemi Covid-19. Sehingga, memerlukan pengembangan visi agar relevan dengan kondisi selama dan pascapandemi.
"Pandemi yang terjadi pada tahun ini bukan sekadar masalah, tapi kita harus pandang ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita melakukan perbaikan. Begitu sistem kita dihadapkan dengan tantangan yang besar, ini sebenarnya kata lain dari peluang untuk menguji sistem perencanaan, sistem eksekusi sampai dengan bagaimana kita melakukan evaluasi," kata Anies.
Baca Juga: Libatkan RW dan Mahasiswa, Anies Harap Musrenbang Lebih Berkualitas
Anies mengingatkan bahwa dampak pandemi Covid-19 bukan merupakan tatangan kecil, namun tetap harus dihadapi bersama.
Baca Juga: Pemprov DKI Bakal Sanksi bagi PNS yang Liburan Nataru ke Luar Kota
"Saya sering sampaikan di dalam pertemuan dengan jajaran bahwa krisis yang kita hadapi itu, kata lain dari perubahan yang dipercepat. Jadi perubahan yang dipercepat itulah yang sekarang sedang terjadi, baik di aspek kesehatan, aspek ekonomi, maupun aspek-aspek yang lainnya," ujarnya.
Ia meminta jajarannya untuk mengantisipasi masalah, dan menyelesaikan berbagai persoalan dari dampak pandemi Covid-19. "Setelah masa pandemi dan krisis ini lewat, kita tidak bisa business as usual. Ada banyak pelajaran, ada banyak pengalaman berharga yang kita semua ambil di dalam perjalanan satu tahun ini," imbuhnya.
Mantan Mendikbud itu menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta harus mampu build back batter (3B) atau kembali membangun yang lebih baik menuju kota yang pembangunannya dilakukan dengan kolaborasi yang optimal antarseluruh unsur, baik pemerintah, dunia usaha, maupun civil society. "Karena itulah kita melakukan upgrade atas visi dan kebijakan pembangunan kota Jakarta," tuturnya.
Lima Arahan Anies dalam Musrembang Perubahan RPJMD DKI Jakarta
Anies menyampaikan lima arahannya dalam Musrembang perubahan RPJMD DKI Jakarta. Pertama, perencanaan ruang berbasis neighborhood (lingkungan sekitar) di mana semua kebutuhan warga harus bisa terpenuhi tanpa perlu menempuh jarak jauh.
Baca Juga: Ini Alasan Pemprov DKI Perpanjang PSBB hingga 3 Januari 2021
"Ketika kita harus melakukan PSBB. Pada saat itu, kita harus mengambil hikmah bahwa ke depan, tiap-tiap wilayah harus bisa self-sufficient, harus bisa memenuhi kebutuhannya tanpa harus bepergian jauh-jauh. Sesuatu yang mungkin dulu tidak pernah kita bayangkan," ujar dia.
"Tetapi ketika kita berhadapan dengan krisis kesehatan seperti kemarin dimana kita harus tinggal di rumah, meminimalkan kegiatan interaksi antarorang, ternyata selama ini kita tidak menyiapkan untuk sebuah wilayah yang self-sufficient sehingga kita harus sering bepergian jauh untuk bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok, dari mulai kebutuhan pangan sampai pada pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lain-lain," tambah dia.
Kedua, Anies mendorong agar fasilitas dan layanan dasar kota yang berketahanan. Dia menilai, evaluasi penerapan PSBB membuat kesimpulan bahwa Jakarta membutuhkan kebutuhan dasar pangan yang harus dapat diantisipasi ke depan.
Baca Juga: DKI Jakarta Dinobatkan Jadi Provinsi Terinovatif, Anies Semringah
"Yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur digital sebagai backbone (tulang punggung) dari tata kelola pemerintahan modern yang berbasis data. Kita menyadari begitu semua harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, mendadak kebutuhan atas infrastruktur teknologi dan data itu menjadi sangat tinggi. Dan ini harus dikebut kemarin termasuk program JakWifi. Lalu program Jakarta Smart City kita membangun corona.jakarta.go.id. Di (situs) itu, semua data bisa dibilang sekarang paling lengkap yang ada menjadi rujukan. Jadi ini satu contoh bagaimana ke depan kita harus secara serius melakukan peningkatan infrastruktur digital," jelas Anies.
Arahan keempat, Anies juga menyoroti integrasi data kependudukan untuk menghasilkan intervensi sosial yang tepat. Sebab, Pemprov DKI menyadari bahwa data yang benar akan memudahkan saat melakukan pertolongan baik kesehatan, pertolongan sosial, hingga pertolongan ekonomi kepada warga yang terdampak dari krisis apapun.
"Kelima. Dan yang tidak kalah penting adalah reformasi ekonomi dengan kita harus mendorong industri berbasis pengalaman dan nilai tambah," tandasnya.
(Sazili Mustofa)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
