Kapolri Baru Harus Bisa Redam Isu Agama dan Radikalisme
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan mengirim nama calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (13/1/2021).
(Baca juga: Jokowi Dikabarkan Ajukan Komjen Listyo Jadi Calon Kapolri ke Komisi III)
Menanggapi hal tersebut, Indonesia Police Watch (IPW) melihat tantangan yang dihadapi Polri ke depan cukup berat, mengingat dampak pandemi Covid 19 sudah menimbulkan banyak persoalan baru, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik.
Sementara Polri sendiri harus menghadapi berbagai persoalan internal yang tak kalah berat. Misalnya adanya sejumlah ketentuan yang diskriminatif.
(Baca juga: Petrus Golose, Jenderal Penakluk Anak Buah Osama Bin Laden yang Pimpin BNN)
“Untuk itu Kapolri baru harus segera menghilangkan semua ketentuan yang diskriminatif di tubuh Polri, misalnya ketentuan non Akpol dilarang mengikuti Sespimen, perwira LAN 1 tidak boleh menjadi Kapolda, tidak adanya Kapolda perempuan,” ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Rabu (13/1/2021).
Selain itu kata dia, Kapolri baru perlu konsisten dalam menegakkan sikap Promoter Polri dan konsisten menerapkan kontrol terhadap bawahan langsung oleh masing masing atasan, sehingga semua jajaran kepolisian terkendali kinerja, mentalitas maupun moralitasnya.
“Di eksternal, jajaran kepolisian harus menghadapi kian meluasnya narkoba yang meracuni generasi muda. Ini patut menjadi prioritas. Lalu berkembangnya radikalisme, masih bercokolnya potensi terorisme, dan kondisi sosial ekonomi yang memicu berbagai aksi kriminal juga perlu menjadi fokus perhatian agar tidak meresahkan masyarakat,” bebernya.
Neta melihat hal tersebut sepintas sederhana tapi permasalahan yang dihadapi Polri bukan permasalahan sederhana. Sebab itu berbagai masalah yang dihadapi harus dapat diidentifikasi Kapolri baru dan jajarannya dengan tiga pendekatan, yakni what, why dan how, sehingga strategi penyelesaian masalah bisa tepat dan cepat.
