Benarkah Jenderal di Lingkaran Istana Terlibat dalam Upaya Kudeta Demokrat?
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba-tiba menggelar konferensi pers (konpers) di Taman Politik Wisma Proklamasi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta Pusat, pada Senin, 1 Februari 2021. Konpers tersebut untuk menanggapi kondisi Indonesia terkini.
Namun, yang paling penting dalam konpers tersebut yakni, pengungkapan adanya upaya kudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Di mana, pihak lingkaran istana dituding turut campur tangan dalam upaya kudeta tersebut. Hal itu, merujuk dari kesaksian serta testimoni sejumlah pihak yang telah dikonfirmasi oleh Partai Demokrat.
"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," ujar AHY.
"Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," sambungnya.
Baca Juga: Pesan Demokrat ke Moeldoko : Sebaiknya Lencana Istana Dicopot Dulu dari Dada
Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diterima AHY, gerakan tersebut juga sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Untuk mengonfirmasi kebenaran isu tersebut, AHY telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk memberikan klarifikasi.
"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, AHY juga mengungkap, adanya lima aktor penting yang berupaya mengkudeta kepemimpinanya. Lima aktor itu terdiri dari satu kader Demokrat aktif; satu kader yang sudah enam tahun tidak aktif; satu mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi; dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," imbuh AHY.
Usai AHY menggelar konpers, muncul berbagai pertanyaan ihwal sosok pejabat tinggi di lingkaran istana yang dituding terlibat dalam upaya kudeta AHY. Sosok tersebut disebut-sebut dekat dengan Presiden Jokowi. Bahkan muncul dugaan yang terlibat dalam upaya kudeta tersebut adalah Jenderal TNI Purnawirawan (Purn) yang ada di lingkaran istana.
Dugaan itu muncul sesaat Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengunggah cuitan di akun twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Jansen menyinggung soal sosok Jenderal yang pernah mendapatkan jabatan pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Aku hanya ingin mengetukmu sebagai sesama orang yang di dalam diri kita ada jasa Pak SBY. Kudoakan engkau baik-baik saja jenderal, tidak kena karma atas lupanya engkau akan sejarah dirimu," ujar Jansen lewat akun twitter pribadinya yang diunggah pada Senin, 1 Februari 2021, sekira pukul 16.08 WIB.
Sejurus dengan Jansen Sitindaon, Politikus Partai Demokrat, Andi Arief bahkan secara terang benderang menyebut sosok Jenderal di lingkaran istana yang diduga terlibat dalam upaya kudeta AHY. Sosok Jenderal TNI (Purn) tersebut adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko," ujar Politikus Demokrat, Andi Arief melalui akun twitter pribadinya, @Andiarief_ pada Senin, 1 Februari 2021, sekira pukul 18.53 WIB.
"Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," sambungnya.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membeberkan lebih detail ihwal dugaan keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta AHY. Moeldoko dituding berupaya mendongkel kepemimpinan Partai Demokrat untuk pencapresan 2024.
"Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," ujar Herzaky.
Sementara itu, Moeldoko membantah adanya keterlibatan pihak istana terkait isu dirinya akan mengkudeta Partai Demokrat. Menurut Moeldoko, isu tersebut murni tentang dirinya dan tidak ada kaitannya dengan Istana maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jangan sedikit-sedikit Istana. Jangan ganggu pak Jokowi dalam isu ini. Beliau tidak tahu sama sekali tentang isu ini, itu urusan saya, itu murni Moeldoko," tutur Moeldoko saat menggelar konferensi pers secara daring, Senin, 1 Februari 2021.
(Khafid Mardiyansyah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
