Jenderal Pemimpin Kudeta Militer Myanmar: PNS Kembali Bekerja atau "Tindakan Efektif"
YANGON - Jenderal yang diklaim betanggung jawab terhadap kudeta militer di Myanmar, Jenderal MIin Aung Hlaing menyerukan pegawai negeri sipil (PNS) untuk kembali bekerja setelah melakukan aksi demonstrasi selama berhari-hari.
Dia memerintahkan para demonstran untuk kembali bekerja atau akan menghadapi "tindakan efektif".
"Karena oknum-oknum, beberapa aparatur sipil negara gagal menjalankan tugasnya," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Tindakan efektif akan diambil,” terangnya.
Tidak jelas berapa lama pemerintah militer akan mentolerir protes tersebut.
Seperti diketahui, demonstrasi yang mengutuk kudeta pemimpin sipil Aung San Suu Kyi sebagian besar berlangsung damai, meskipun pasukan keamanan awal pekan ini menggunakan gas air mata, meriam air dan peluru karet terhadap pengunjuk rasa.
Para pengunjuk rasa berbaris dengan damai pada Kamis di Naypyidaw - ibu kota dan benteng militer - serta Yangon, kota terbesar dan pusat komersial, yang menyaksikan puluhan ribu orang membanjiri jalan-jalan.
(Baca juga: Junta Militer Myanmar Ampuni Lebih dari 23.000 Tahanan)
"Jangan pergi ke kantor," teriak pengunjuk rasa di luar bank sentral Myanmar di Yangon, bagian dari upaya mendesak orang untuk memboikot pekerjaan untuk menekan pemerintah militer.
"Kami tidak melakukan ini selama seminggu atau sebulan - kami bertekad untuk melakukan ini sampai akhir ketika (Aung San Suu Kyi) dan Presiden U Win Myint dibebaskan," kata seorang pegawai bank yang memprotes kepada AFP.
Yang ikut bergabung dalam protes itu termasuk komunitas etnis Karen, Rakhine dan Kachin - yang berasal dari sekitar 130 kelompok etnis Myanmar, beberapa di antaranya telah menghadapi penganiayaan hebat dari tentara.
(Baca juga: Perayaan Tahun Baru Imlek Lebih Sepi dan Dibatasi di Hong Kong)
"Kelompok etnis bersenjata dan etnis kami harus bergabung bersama untuk melawan kediktatoran militer," kata Saw Z Net, seorang pengunjuk rasa etnis Karen.
