Demonstran Anti-Kudeta Myanmar Serukan Perusahaan-perusahaan Asing Tak Usah Bayar Pajak ke Pemerintahan Baru

Agregasi VOA, · Jum'at 19 Februari 2021 05:57 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 19 18 2364613 demonstran-anti-kudeta-myanmar-serukan-perusahaan-perusahaan-asing-tak-usah-bayar-pajak-ke-pemerintahan-baru-jUqiJ2VInQ.jpg Demonstrasi anti-kudeta militer di Myanmar (Foto: Reuters)

YANGON - Para pengunjuk rasa anti-kudeta di Myanmar berdemonstrasi di sejumlah perusahaan asing yang terlibat dalam operasi pipa gas internasional. Mereka mengimbau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri itu berhenti membayar pajak kepada pemerintah militer yang baru.

Dalam sebuah pernyataannya, Aliansi Myanmar untuk Transparansi dan Akuntabilitas (MATA) mengatakan transaksi pembayaran apa pun yang dilakukan "akan merusak upaya rakyat Myanmar untuk mengembalikan negara ke demokrasi."

MATA menyatakan, pembayaran pendapatan itu akan "memberi militer Myanmar sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan pelanggaran HAM di Myanmar."

Protes yang digelar pada Kamis (18/2) mendukung seruan itu. Sekitar 200 orang berkumpul di dekat Kanbauk, di Myanmar Selatan, di dekat pusat operasi perusahaan-perusahaan internasional besar yang terlibat dalam ekstraksi gas dari ladang-ladang di lepas pantai Myanmar.

(Baca juga: WNI yang Terkena Musim Dingin Ekstrem di AS, Mati Listrik, Nyalakan Lilin, Tanpa Pemanas, hingga Pakai Jaket Tebal)

Para demonstran berkumpul di persimpangan dekat Pagoda Sule untuk memprotes kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu, 17 Februari 2021.

Dalam aksi mereka, para pengunjuk rasa bergerak antara lokasi milik Total Perancis, PTTEP Thailand, dan Petronas Malaysia. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan "Uang Anda adalah oksigen untuk militer!" dan "Berhenti bekerja sama dengan militer Myanmar!"

Industri ekstraktif, seperti gas, minyak, dan pertambangan batu giok, merupakan sumber pendapatan asing utama Myanmar.

MATA mengatakan setelah kudeta 1 Februari, semua perusahaan internasional yang terlibat dalam operasi semacam itu harus memasukkan pembayaran pendapatan mereka ke rekening yang dilindungi yang hanya akan diberikan kepada pemerintah yang terpilih secara demokratis.

(Baca juga: Palestina di Tepi Barat Diselimuti Salju, Sejumlah Sekolah Ditutup)

Pihaknya juga mengimbau perusahaan yang terlibat dalam tahap eksplorasi untuk menghentikan kegiatan mereka hingga junta militer menyatakan mundur.

(sst)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini