Kudeta Militer, Dunia Internasional Desak Myanmar Pulihkan Demokrasi

Agregasi VOA, · Selasa 23 Februari 2021 05:49 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 23 18 2366578 kudeta-militer-dunia-internasional-desak-myanmar-pulihkan-demokrasi-En1EY5KAxN.jpg Aksi demonstrasi menentang kudeta militer di Myanmar (Foto: Reuters)

YAHON –Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras kudeta di Myanmar dan menuntut pemulihan segera demokrasi di negara itu.

Sekretarois Jenderal (Sekjen)PBB Antonio Guterres mengecam militer Myanmar sehubungan kudeta terhadap pemerintahan negara itu yang terpilih secara demokratis.

“Kita saksikan serangan terhadap demokrasi, penggunaan kekuatan, penangkapan semena-mena, dan penumpasan dalam berbagai bentuk,” terangnya.

Guterres mengatakan kudeta itu tidak boleh terjadi di dunia modern. Dia memuji Dewan HAM PBB sehubungan fokusnya yang tepat terhadap situasi kritis ini.

Dewan HAM menyelenggarakan sesi darurat terkait krisis Myanmar pada 12 Februari dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari semua orang yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

(Baca juga: WHO: Negara-negara Kaya Jangan Hambat COVAX)

Sementara itu, Reuters melaporkan, Indonesia sedang mendesak negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk menyetujui sebuah rencana tindakan terhadap kudeta di Myanmar, dan bertujuan menekan junta disana agar menepati janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Rencana ini akan melibatkan pemantau guna memastikan pemilihan berjalan secara adil dan mengikutsertakan semua pihak. Demikian menurut sumber-sumber yang tahu tentang rencana tersebut.

Namun sejauh ini junta belum memberi jadwal kapan pemilihan akan diselenggarakan.

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Indonesia tidak bersedia mengomentari proposal itu, tetapi mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi “akan membuat pengumuman setelah dia menyelesaikan konsultasi dengan para menlu ASEAN.”

(Baca juga: Dubes Italia untuk Kongo Tewas Dalam Serangan Iring-iringan PBB)

Dewi Fortuna Anwar, seorang analis politik di Jakarta, mengatakan, penting agar ASEAN bertindak tegas terhadap isu Myanmar. “Kalau ASEAN tidak berbuat apa-apa maka persekutuan itu akan kehilangan kredibilitasnya,” ujarnya.

Adapun blok Uni Eropa telah menugaskan pejabat tertingginya untuk juga menyusun serangkaian tindakan sehubungan kudeta di Myanmar ini.

Para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin (22/2) telah menugaskan seorang diplomatnya dan sayap eksekutifnya untuk menyusun serangkaian tindakan yang menyasarkan mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar.

“Uni Eropa menyerukan de-eskalasi lewat pencabutan segera keadaan darurat, pemulihan pemerintahan sipil yang sah, dan pembukaan kembali parlemen,” demikian pernyataan para Menteri itu pada pertemuan di Brussel.

"Kami akan menggunakan semua hubungan diplomatik yang ada untuk melakukan de-eskalasi di Myanmar, tapi apabila itu tidak berhasil, kami juga bersiap untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap rezim militer di Myanmar,” ungkap Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

Diketahui, junta milter Myanmar telah mencegah parlemen bersidang pada 1 Februari lalu, dan mengklaim pemilihan November tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi telah dinodai oleh kecurangan.

Komisi pemilihan yang mensertifikasi kemenangan itu telah dicopot oleh junta yang kini berkuasa.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini