YAHON –Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam keras kudeta di Myanmar dan menuntut pemulihan segera demokrasi di negara itu.
Sekretarois Jenderal (Sekjen)PBB Antonio Guterres mengecam militer Myanmar sehubungan kudeta terhadap pemerintahan negara itu yang terpilih secara demokratis.
“Kita saksikan serangan terhadap demokrasi, penggunaan kekuatan, penangkapan semena-mena, dan penumpasan dalam berbagai bentuk,” terangnya.
Guterres mengatakan kudeta itu tidak boleh terjadi di dunia modern. Dia memuji Dewan HAM PBB sehubungan fokusnya yang tepat terhadap situasi kritis ini.
Dewan HAM menyelenggarakan sesi darurat terkait krisis Myanmar pada 12 Februari dan menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari semua orang yang ditahan, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
(Baca juga: WHO: Negara-negara Kaya Jangan Hambat COVAX)
Sementara itu, Reuters melaporkan, Indonesia sedang mendesak negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk menyetujui sebuah rencana tindakan terhadap kudeta di Myanmar, dan bertujuan menekan junta disana agar menepati janjinya untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Rencana ini akan melibatkan pemantau guna memastikan pemilihan berjalan secara adil dan mengikutsertakan semua pihak. Demikian menurut sumber-sumber yang tahu tentang rencana tersebut.
Namun sejauh ini junta belum memberi jadwal kapan pemilihan akan diselenggarakan.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Indonesia tidak bersedia mengomentari proposal itu, tetapi mengatakan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi “akan membuat pengumuman setelah dia menyelesaikan konsultasi dengan para menlu ASEAN.”
(Baca juga: Dubes Italia untuk Kongo Tewas Dalam Serangan Iring-iringan PBB)
