Kudeta Militer, Dunia Internasional Desak Myanmar Pulihkan Demokrasi
Dewi Fortuna Anwar, seorang analis politik di Jakarta, mengatakan, penting agar ASEAN bertindak tegas terhadap isu Myanmar. “Kalau ASEAN tidak berbuat apa-apa maka persekutuan itu akan kehilangan kredibilitasnya,” ujarnya.
Adapun blok Uni Eropa telah menugaskan pejabat tertingginya untuk juga menyusun serangkaian tindakan sehubungan kudeta di Myanmar ini.
Para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin (22/2) telah menugaskan seorang diplomatnya dan sayap eksekutifnya untuk menyusun serangkaian tindakan yang menyasarkan mereka yang bertanggung jawab atas kudeta militer di Myanmar.
“Uni Eropa menyerukan de-eskalasi lewat pencabutan segera keadaan darurat, pemulihan pemerintahan sipil yang sah, dan pembukaan kembali parlemen,” demikian pernyataan para Menteri itu pada pertemuan di Brussel.
"Kami akan menggunakan semua hubungan diplomatik yang ada untuk melakukan de-eskalasi di Myanmar, tapi apabila itu tidak berhasil, kami juga bersiap untuk memberlakukan sanksi-sanksi terhadap rezim militer di Myanmar,” ungkap Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.
Diketahui, junta milter Myanmar telah mencegah parlemen bersidang pada 1 Februari lalu, dan mengklaim pemilihan November tahun lalu, yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi telah dinodai oleh kecurangan.
Komisi pemilihan yang mensertifikasi kemenangan itu telah dicopot oleh junta yang kini berkuasa.
(Susi Susanti)
