Kasus Penembakan Bripka CS, DPD Pertanyakan Penyalahgunaan Miras dan Narkoba di Kepolisian
JAKARTA - Kasus penembakan yang dilakukan polisi berinisial Bripka CS di Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis (25/2/2021) menewaskan tiga orang dan satu lainnya terluka. Salah satu korban merupakan anggota TNI.
Insiden penembakan terjadi setelah sebelumnya terjadi cekcok. Pelaku diketahui dalam kondisi mabuk. Melihat insiden tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rachman Thaha mempertanyakan apakah penyalahgunaan narkoba dan konsumsi miras sudah menjadi fenomena di lingkungan Polri?
Diperlukan data untuk memastikannya. Namun, sejumlah data global bisa dipakai untuk meramalnya. Misal, estimasi penyalahgunaan narkoba di kalangan sipil adalah 10%, sementara di kepolisian 20 hingga 30%.
"Pada personel baru, problem miras 0%. Tapi masuk ke tahun kedua, naik menjadi 27%. Naik karir ke tahun keempat, bertambah ke 36%," ujarnya, Sabtu (27/2/2021).
Mengacu data tersebut, kata senator asal Sulawesi Tengah ini, perlu diambil langkah cepat agar problem serupa tidak terjadi di Tribrata.
"Masalah penyalahgunaan narkoba dan konsumsi miras jangan dinilai mengkhawatirkan hanya ketika dikaitkan ke perilaku brutal oknum polisi, seperti kasus Cengkareng. Penting ditelisik pengaruh narkoba dan miras terhadap tingkat perceraian dan KDRT di kalangan personel," urainya.
Menurutnya, dampak paling serius narkoba dan miras justru pada dimensi profesionalisme polisi sendiri. Yaitu, tingkat absensi, kelambanan respon personel, ketidakkompakan kerja antarpersonel, dan kemungkinan terjadinya penyimpangan pada penanganan kasus-kasus pidana.
Baca Juga : Kasus Bripka CS, IPW Desak Polri Perbaiki Sistem Penggunaan Senjata
Karena itu, ketika diketahui ada personel yang memakai narkoba dan miras, Rachman menyarankan selekasnya Polri melakukan audit kerja personel yang bersangkutan.
