Selusin Perempuan Prancis Eks ISIS di Suriah Lakukan Aksi Mogok Makan
PARIS - Sebuah kelompok perempuan Prancis yang di masa lalu bergabung dengan kelompok militan ISIS dan kini ditahan di Suriah, meneruskan aksi mogok makan mereka. Pemerintah Prancis menolak permintaan mereka untuk direpatriasi ke Prancis bersama anak-anak mereka.
Setidaknya 12 perempuan Prancis yang bergabung dengan ISIS di Suriah telah melancarkan aksi mogok makan minggu lalu untuk memprotes apa yang mereka sebut “penolakan tanpa pertimbangan oleh penguasa Prancis untuk mengatur pemulangan mereka.”
BACA JUGA: Australia Cabut Kewarganegaraan Tersangka Anggota ISIS, PM Selandia Baru Marah
Delapan puluh perempuan dan 200 anak-anak mereka tinggal dalam kondisi memilukan di kamp-kamp atau penjara bawah tanah di Suriah. Mereka mengecam apa yang mereka gambarkan sebagai “penahanan semena-mena yang semakin memburuk dan tanpa kejelasan.” Mereka minta untuk dihadapkan ke peradilan di Prancis untuk kejahatan yang dituduhkan pada diri mereka.
Marie Dose, pengacara yang mewakili perempuan-perempuan ini mengatakan, "Perempuan-perempuan Prancis ini tinggal dalam kondisi yang sangat buruk di dalam kamp-kamp di Al Hol dan Roj, Suriah Utara.
Dia menggambarkan mereka seakan-akan menghadapi jalan buntu, terlebih setelah hakim Prancis sudah menerbitkan surat perintah penangkapan internasional dan sistem peradilan Prancis hendak menuntut mereka. Akibatnya, para perempuan Prancis ini tidak bisa dihadapkan ke peradilan di Suriah atau Kurdistan Utara. Tetapi, penguasa Prancis juga menolak untuk merepatriasi mereka."
BACA JUGA: Berencana Bunuh YouTuber, Militan IS Latih Kemampuan dengan Game Paintball
Prancis menghadapi tekanan semakin besar untuk mengatasi krisis kemanusiaan ini. Baru-baru ini pelapor khusus PBB urusan HAM menggambarkan kamp-kamp di Suriah ini sebagai “tempat yang tidak manusiawi.”
Sejak Maret 2019 pemerintah Prancis menolak untuk merepatriasi semua warga negara Prancis yang terlibat dalam kejahatan di Irak dan Suriah. Ini dikarenakan ISIS ketika berkuasa terkait dengan pembunuhan ratusan warga Prancis baik di Prancis sendiri maupun di luar negeri.
