Kisah Warga Uighur yang Dikirim Kerja ke Luar Xinjiang, China
- Suara-suara dari kamp-kamp Uighur
Para penyusun kajian dari Universitas Nankai menulis secara antusias, upaya memerangi kemiskinan yang dijamin kesukarelaan dalam penempatan kerja serta pabrik yang membebaskan para pekerja "pergi dan pulang".
Namun yang tertulis dalam kajian itu agak bertentangan dengan detail yang mereka paparkan soal implementasi kebijakan.
Kajian itu menyebut "target" yang harus dicapai. Prefektur Hotan saja misalnya, pada saat riset itu dilakukan, telah mengirim 250.000 pekerja atau seperlima dari total penduduk mereka yang dalam usia kerja.
Ada tekanan untuk memenuhi target. Pos perekrutan didirikan di setiap desa. Para pejabat juga ditugaskan memobilisasi secara kolektif dan mengunjungi rumah-rumah, seperti yang terjadi dalam kasus perempuan bernama Buzaynap.
Dan ada tanda terjadinya pengawasan di setiap tahap, di mana semua orang yang direkrut menjalani "pendidikan pemikiran politik", lalu dikirim ke pabrik.
Mereka dikirim dalam kelompok, kadang ratusan orang sekali jalan. Kelompok itu dipimpin dan didampingi kader partai. Dia bertugas menjamin keamanan dan mengelola kelompok pekerja itu.
Para petani yang enggan meninggalkan ladang atau ternak didorong menyerahkan kepemilikan mereka itu ke pemerintah.
Sebuah "program terpusat" dijanjikan akan mengelola ladang dan ternak itu tatkala para petani bekerja di luar Xinjiang.
Dan begitu para petani itu sampai di tempat tujuan, mereka akan berada di bawah "manajemen terpusat" para pejabat yang makan dan tinggal bersama mereka.
Namun kajian itu juga mencatat bahwa diskriminasi mendalam dapat menghambat program ini berjalan efektif.
Kepolisian di China kawasan timur begitu mencemaskan kereta api yang membawa orang-orang Uighur. Mereka terkadang kerap memerintahkan kereta itu putar arah.
Kajian peneliti Universitar Nanking juga memperingatkan bahwa kebijakan China di Xinjiang mungkin terlalu ekstrem.
Dokumen itu, misalnya, menyatakan bahwa jumlah orang yang ditempatkan di kamp pendidikan ulang jauh melebihi orang-orang yang diduga terkait dengan ekstremisme.
"Seluruh penduduk Uighur tidak boleh dianggap sebagai perusuh," demikian bunyi kajian tersebut.
