AS Blokir Upaya Junta Myanmar Tarik Dana Rp14 Triliun dari Bank Sentral AS
YANGON - Penguasa militer Myanmar dilaporkan berusaha untuk menarik dana sekitar USD1 miliar (Rp14 triliun) dari Bank Sentral Amerika Serikat (Federal Reserve Bank of New York) beberapa hari setelah merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu.
Hal ini diungkapkan tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut, termasuk satu orang pejabat pemerintah Amerika Serikat (AS).
Transaksi pada 4 Februari lalu atas nama Bank Sentral Myanmar pertama kali diblokir oleh pengamanan Bank Sentral AS. Sumber itu mengatakan pejabat pemerintah AS kemudian berhenti menyetujui transfer sampai perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Presiden AS Joe Biden memberi mereka otoritas hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu.
Dua sumber lainnya mengatakan upaya untuk mengosongkan akun dilakukan pada 4 Februari lalu, tetapi diblokir secara otomatis oleh proses yang telah diberlakukan di Fed New York sebelum kudeta.
Satu sumber mengatakan pemblokiran terjadi karena transaksi yang melibatkan Myanmar memerlukan pengawasan ekstra karena negara itu tahun lalu ditempatkan dalam "daftar abu-abu" Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional untuk masalah pencucian uang, sebagian karena risiko hasil dari perdagangan narkoba melalui bank.
Upaya tersebut, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dilakukan setelah militer Myanmar melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat reformis selama kudeta.
Para jenderal Myanmar tampaknya ingin mengendalikan Bank Sentral Myanmar pada saat percobaan penarikan itu.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, ketika militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari, militer melantik gubernur bank sentral baru dan menahan pejabat ekonomi penting, termasuk Bo Bo Nge, wakil gubernur reformis dan sekutu Suu Kyi.
(Baca juga: Biden: Menghentikan Wajib Masker "Pemikiran Kuno")
Ini menandai upaya nyata para jenderal Myanmar untuk membatasi sanksi internasional setelah mereka menangkap pejabat terpilih, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan nasional pada November.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon Reuters untuk dimintai komentar. Reuters tidak dapat menghubungi pejabat di bank sentral.
