Konflik Demokrat, AHY Disarankan Baca Sejarah soal Kudeta PDIP
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sumatera Utara menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sebagai Ketua Umum adalah sabotase. Terlebih bila Kemenkumham mengakui hasil KLB tersebut .
"Maka saat itu kita sedang menyaksikan betapa buruknya tata kelola politik parpol (partai politik-red)," ujar Dedi saat dihubungi, Senin (8/3/2021).
Dedi menuturkan, ada dua hal untuk mencermati kecenderungan politik yang menjadikan Moeldoko sebagai Ketum versi KLB. Pertama, jika pemerintah diam atas sabotase ini, publik menilai ada restu dari pemerintah. Terlebih jika terbukti Moeldoko adalah tokoh yang mengambil alih Demokrat melalui KLB.
Kedua, kata, Dedi, kondisi ini mengingatkan pada konflik PDI Perjuangan (PDIP) di masa silam, yakni saat partai itu 'disabotese' kubu Suryadi yang kemudian memunculkan kemenangan Megawati Soekarnoputri.
Baca Juga : Kisruh Demokrat, Presiden Jokowi Diminta Tindak Moeldoko
"Untuk itu, AHY perlu membaca sejarah PDIP dan mereplikasi bagaimana Megawati melakukan perlawanan pada masa itu," ujarnya.
Namun jauh dari upaya membaca sabotase parpol di masa silam, Dedi menilai, apa yang dialami Demokrat saat ini menandai buruknya jaminan keamanan parpol. Semestinya negara menjamin independensi Parpol dan menjamin dari gangguan terutama jika tidak sesuai dengan statuta parpol tersebut.
Di sisi lain, dipilihnya Moeldoko mencederai dua hal, terutama pada pemerintah. Pertama, Pemerintah akan dianggap ada di balik sabotase ini, terbukti Moeldoko tetap memimpin KSP dan sama sekali tidak mendapat sanksi Presiden, meskipun telah lakukan tindakan kurang terpuji.
Baca Juga : Din Syamsuddin: KLB Demokrat Ciptakan Kegaduhan Nasional dan Ganggu Demokrasi Indonesia
"Kedua, sebagai tokoh bukan kader Demokrat, Moeldoko akan kesulitan membawa Demokrat untuk maju, bahkan ia tidak terlihat miliki orientasi memenangi Pemilu bagi Demokrat, lebih pada soal pemenuhan kepentingan jangka pendek, semisal menguatkan agenda-agenda pemerintah pada periode saat ini," katanya.
(Erha Aprili Ramadhoni)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
