Komisi HAM Selidiki Tewasnya 9 Orang yang Diduga Pemberontak Komunis di Tangan Polisi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya menyebutkan "mencap merah" atau melabeli orang dan kelompok sebagai komunis atau teroris, serta penghasutan aksi kekerasan semakin marak di Filipina.
"Pemerintah Filipina harus bertindak sekarang untuk menyelidiki penggunaan kekerasan mematikan dalam operasi ini, menghentikan kekisruhan, dan pembunuhan yang sejalan dengan praktik label merah," kata Robertson.
Diketahui, Presiden, dalam pernyataannya pada Jumat (05/03), memerintahkan polisi dan militer "menghabisi" dan "membunuh" semua pemberontak komunis di Filipina.
"Saya telah memerintahkan kepada militer dan polisi, jika mereka kontak senjata dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan Anda membunuh mereka, dan menghabisi mereka jika mereka hidup," kata Duterte.
"Hanya saya pastikan jenazah mereka dikembalikan ke keluarga masing-masing,” terangnya.
"Lupakan hak asasi manusia. Itu perintah saya. Saya bersedia masuk penjara, itu bukan masalah," seru Duterte dalam bahasa Visaya.
Merespon hal ini, Sekretaris Jenderal Lembaga HAM Filipina, Cristina Palabay, mengecam aksi aparat.
"Tiada yang lebih cocok dari sebutan 'Minggu Berdarah'," kata Palabay.
Letnan Jenderal Antonio Parlade selaku ketua satuan tugas antipemberontakan mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa pihaknya melakukan "operasi penegakan hukum yang sah" dan aparat bertindak menggunakan surat penggeledahan untuk mencari senjata api dan bahan peledak.
"Seperti biasa, kelompok-kelompok ini begtu cepat berasumsi bahwa mereka [yang tewas] adalah para aktivis dan mereka dibunuh. Jika motifnya membunuh, seharusnya mereka semua tewas. Namun, ada pula mereka yang tidak melawan saat ditangkap sehingga mereka ditahan," jelasnya.
(Susi Susanti)
