JAKARTA - Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap yang berada di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap pemerintah bersikap adil dan rasional dalam memutuskan kasus dualisme di partai berlambang bintang mercy.
"Pemerintah harus menolak hasil KLB ilegal ini untuk menjaga kepastian hukum dan kestabilan politik keamanan," ujar Yan Harahap, di Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Baca juga: Nazaruddin Donatur KLB Demokrat, Loyalis Moeldoko: Apa Itu Salah?
Menurut dia, sebaiknya konsentrasi energi dan waktu bangsa harusnya difokuskan untuk mengatasi soal krisis kesehatan dan ekonomi yang sedang dialami saat ini.
Dia lantas mengungkapkan, sebanyak 85 persen netizen dari jajak pendapat yang digelar, menyetujui rakyat menyelamatkan demokrasi. Hasil tersebut didapat dari polling Twitter yang dilakukan akun @info_jakarta pada Senin 8 Maret 2021.
Baca juga: KLB Sumut Bakal Lapor Polisi, Kubu AHY Dituding Lakukan Persekongkolan Jahat
Netizen, menurut dia, gerah melihat kesewenang-wenangan upaya merampas kepemimpinan Partai Demokrat yang dilakukan pihak eksternal partai lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumut.
"Diikuti oleh hampir 60 ribu netizen. Hasilnya, 85 persen netizen setuju rakyat bergerak selamatkan demokrasi," kata Yan.
Yan juga menjelaskan dalam jajak pendapat lain yang juga diselenggarakan oleh akun @info_jakarta, 87 persen dari hampir 60 ribu netizen yang memberi suara, juga berpendapat tidak setuju persoalan pencaplokan kepemimpinan ini merupakan masalah internal Partai Demokrat saja.
Yan mengingatkan agar pemerintah tidak menganggap enteng aspirasi kegelisahan publik ini, karena situasi seperti itu bisa saja ibarat api dalam sekam.
"Di permukaan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tapi di bawah permukaan ada gejolak," kata dia.
(Qur'anul Hidayat)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.