Kerajaan Bisnis Misterius dan Menggurita Sokong Kudeta Militer Myanmar
- 'Terlindung dari akuntabilitas'
Sedikit yang kita ketahui tentang jangkauan finansial militer baru muncul ke permukaan dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2019, dipicu oleh tindakan keras Myanmar terhadap komunitas Rohingya, menyimpulkan bahwa pendapatan bisnis memperkuat kemampuan militer untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia dengan impunitas.
Melalui jaringan bisnis dan afiliasi milik konglomerat, PBB mengatakan Tatmadaw bisa "melindungi dirinya dari akuntabilitas dan pengawasan".
Detail tetang struktur dan keuangan MEHL juga terungkap dalam dua laporan internal - salah satunya diserahkan oleh konglomerat itu pada Januari 2020, yang lainnya dibocorkan oleh kelompok aktivis Justice for Burma dan Amnesty International.
Mereka menunjukkan bahwa MEHL dijalankan oleh pejabat tinggi militer, termasuk beberapa pemimpin kudeta yang sedang berjalan. Sekitar sepertiga pemilik saham adalah unit militer, sementara sisanya dimiliki mantan personel dan anggota aktif Tatmadaw.
Laporan yang bocor itu mengatakan bahwa, antara 1990 dan 2011, MEHL membayar para pemilik sahamnya 108 miliar kyats dalam dividen - senilai USD16,6 miliar (Rp239 triliun), menurut nilai tukar resmi saat itu.
Juga diduga bahwa militer menggunakan saham MEHL sebagai hadiah untuk kesetiaan dan hukuman untuk perilaku buruk. Satu tabel berisi daftar 35 orang yang kehilangan dividen mereka karena berbagai alasan seperti desersi dan hukuman penjara.
MEHL belum berkomentar secara publik tentang laporan yang bocor itu.
