Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Pelayan Publik di Jateng
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau vaksinasi Covid-19 bagi para pelayan publik di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Rabu (10/3/2021).
Berdasarkan keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, setelah tiba di lokasi, Kepala Negara langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi massal tersebut. Sejumlah peserta tampak duduk rapi mengantre ketika Jokowi menyapa dan berinteraksi dengan mereka.
Para peserta yang hadir juga terlihat antusias mengikuti vaksinasi ini, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Mereka mengikuti seluruh tahapan vaksinasi, mulai dari validasi data, penapisan kesehatan, penyuntikkan, hingga observasi pascaimunisasi.
Dalam kesempatan ini, vaksinasi ditujukan bagi 1.386 sasaran yang terdiri atas aparatur sipil negara (ASN), dokter, pegawai BUMN, pegawai BUMD, pejabat pemerintah, hingga wartawan di Jawa Tengah.
Baca juga: Jokowi Melayat ke Rumah Duka Ibunda Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Untuk mengantisipasi banyaknya peserta, vaksinasi digelar di lantai 1 dan lantai 2 Gedung Gradhika Bhakti Praja.
Vaksinasi bagi pelayan publik sendiri merupakan tahapan kedua program vaksinasi massal nasional setelah pada tahapan pertama vaksinasi dilakukan bagi sumber daya manusia di bidang kesehatan.
Tahapan kedua vaksinasi sendiri dimulai sejak Rabu, 17 Februari 2021 lalu di Pasar Tanah Abang, Jakarta, di mana Presiden Joko Widodo turut meninjau.
Baca juga: Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Ulama dan Tokoh Lintas Agama di Semarang
"Kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik yang di dalam kalkulasi kami ada 16,9 juta yang nanti akan divaksin di seluruh Indonesia, plus 21,5 juta untuk yang lanjut usia. Ini tahapan kedua yang ingin kita kerjakan,” ujar Presiden dalam keterangannya pada saat itu.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan vaksinasi bagi pelayan publik di daerahnya bisa diselesaikan secepatnya.
"Sebanyak 2,2 juta orang pelayan publik dan akan diselesaikan pada bulan April," kata Yulianto.
