Hormati Keputusan Pemerintah, Kubu Moeldoko Ingin Demokrat Tak Bergeser ke "Cikeastokrasi"
JAKARTA - Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) Pimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems menyatakan pihaknya menghormati keputusan pemerintah yang menolak kepengurusan PD hasil Kongres Luar Biasa (KLB).
Menurutnya, keputusan ini membuktikan bahwa tidak ada sama sekali intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat. Ini juga membuktikan bahwa Moeldoko telah difitnah oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menuduh pemerintah berada di belakang Moeldoko.
"Marilah kita menggunakan cara politik yang cerdas, bersih dan santun, bukan cara-cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," tutur Saiful, Kamis (1/4/2021).
Demikian juga adanya issue miring yang dikembangkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menuduh Moeldoko mau mengkudeta beberapa partai politik lainnya, Saiful menegaskan, hal itu merupakan fitnah kejam yang sama sekali tidak benar dan telah dibantah langsung oleh pimpinan pimpinan partai bahwa tuduhan itu tidak benar.
Di sisi lain, pria yang akrab disapa SHE ini kembali mengatakan, bahwa sejak awal kesediaan Moeldoko memimpin partai berlambang bintang mercy didasari untuk membenahi proses demokrasi yang berkembang di internal partai.
"Kader kader senior Partai Demokrat mendatangi, meminta, dan meminang Bapak Moeldoko untuk membenahi Partai Demokrat yang telah bergeser menjadi partai yang tidak lagi demokratis, dari terbuka menjadi tertutup, dari kedaulatan rakyat (meritokrasi) menjadi kedaulatan tirani dan keluargais (Cikeastokrasi)," ujarnya.
(Khafid Mardiyansyah)
