JAKARTA - Manuver politik Kinerja Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam kisruh internal Partai Demokrat dinilai menjadi alasan untuk masuk dalam reshuffle kabinet jika benar dilakukan dalam waktu dekat ini.
"Ada satu alasan politis yang bisa membuat reshuffle masuk akal, yaitu kasus manuver politik KSP Moeldoko," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan kepada Sindonews, Kamis (15/4/2021).
Bagaimana pun, kata Djayadi, manuver Moeldoko menimbulkan persepsi negatif terhadap Presiden Jokowi atau Istana Kepresidenan. Menurut Djayadi, perhitungan politik dan hukum Moeldoko juga tampaknya meleset.
Karena, kata Djayadi, secara hukum langkah Moeldoko mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak dibenarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang merupakan teman satu tim KSP.
"Jadi reshuffle bisa saja melakukan evaluasi terhadap Moeldoko," kata Djayadi.